Peringati Hari Anti Korupsi Internasional, Menteri Susi Ingin Jajaran Pemerintah Jaga Integritas

hariansuara.com, Jakarta - Hari Anti Korupsi Internasional yang jatuh pada tanggal 8 Desember diperingati Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)  melalui kegiatan bertajuk “Ayo Kita Berantas Korupsi untuk Mewujudkan Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera”.

Peringatan yang dilaksanakan pada Kamis (7/12) kemarin di Gedung Mina Bahari III, Kantor KKP, Jakarta Pusat tersebut merupakan bentuk partisipasi dan wujud komitmen KKP dalam pemberantasan korupsi.

Kegiatan ini diikuti oleh lebih dari 500 peserta yang berasal dari internal maupun eksternal KKP, seperti Kemen PAN dan RB, Ombudsman RI, KADIN, Kantor Staf Presiden, Perwakilan Aparat Penegak Hukum (Polisi, Jaksa, Hakim), Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi.

Juga diikuti, Mahkamah Agung, perwakilan organisasi masyarakat (NU, Muhammadiyah, Konferensi WGI, Perwakilan Umat Budha Indonesia, Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia, dan Parisada Hindu Dharma Indonesia), serta Perwakilan mahasiswa, pelajar, dan pramuka bahari.

Kegiatan ini dibuka oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, disusul dengan penyampaian keynote speech dari Pimpinan KPK Laode Muhammad Syarif. Kemudian dilanjutkan dengan diskusi panel bersama Ketua KPK 2010-2011 Busyro Muqoddas, Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM Zainal Arifin Mochtar, dan Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo. 

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan, KKP berkomitmen penuh dalam pemberantasan korupsi.

“Kelalaian di masa lalu yang membiarkan pencurian ikan terjadi telah menimbulkan lingkungan bisnis yang tidak adil (unfair business environment) yang merugikan pengusaha Indonesia, sehingga Indonesia kehilangan para pebisnis ulung. Ketidakteraturan dapat menimbulkan potensi praktik kolusi dan korupsi,” ujar Susi. 

Untuk memerangi praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) tersebut, Presiden membentuk Satgas 115 untuk pemberantasan IUU Fishing. KKP juga melakukan diplomasi dengan banyak negara melawan IUU Fishing, melakukan penenggelaman kapal, Penegakan satu atap untuk menangani kejahatan di laut,  dan melakukan kerja sama dengan Global Fishing Watch.

Selain itu, KKP juga melakukan percepatan reformasi birokrasi termasuk reformasi pelayanan publik dan perizinan.

Upaya ini untuk efisiensi anggaran lingkup KKP yang terkenal dengan istilah “Susinisasi”, berupa pemberian akses pada publik untuk ikut mengawasi anggaran dan bantuan pemerintah,  perbaikan sistem perizinan satu pintu agar mudah dikontrol, pengukuran ulang kapal untuk menghindari mark down, pembukaan gerai perijinan, pemanfaatan whistle blowing system,  dan sebagainya.

Penenggelaman kapal yang dilakukan bukan kebijakan KKP melainkan amanat Undang-undang. "Saya tahu tidak mudah menjadi orang seperti saya yang dibenci oleh banyak orang. Itu tidak mudah. Tapi ujungnya anda harus happy sama diri sendiri. Kalau saya sampai sekarang masih happy, itu karena saya masih punya (integritas) diri saya sendiri,” ungkap Susi.