INFID: 20 Tahun Reformasi, Ketimpangan dan Intoleransi Menjadi Ancaman

hariansuara.com, Jakarta - Tahun 2018 merupakan tahun yang krusial bagi proses demokratisasi di Indonesia. Krusial karena Pilkada di berbagai daerah dapat memperkuat atau melemahkan demokrasi. 

Pilkada di tahun 2018 yang akan berlangsung serentak di 17 Propinsi, 39 Kota dan 115 Kabupaten akan memperkuat demokrasi jika menjadi proses politik adu program. Sebaliknya akan melemahkan demokrasi dan Keindonesiaan jika politik identitas (berbasis agama) digunakan. Sebagai contoh, masalah ketimpangan ekonomi perlu menjadi perhatian dan agenda para politisi. Sehingga ada harapan bagi proses demokrasi. Demikian halnya masalah intoleransi dan radikalisme. Perlu ada agenda yang menghentikan atau mengurangi penggunaan politik identitas untuk menjaga gotong royong dan kedamaian antar warga di Indonesia.

Trend kedua yang penting adalah menguatnya kelompok-kelompok radikal-intoleran yang mengancam kohesi sosial, kedamaian, dan NKRI. Dengan memanfaatkan ruang dan lembaga demokrasi mereka memperkuat diri dengan menggunakan berbagai media termasuk media sosial. Pilkada di Jakarta 2017 telah menjadi tipping point bagi radikal-intoleran karena “keberhasilan” mereka menggunakan politik identitas, terutama sentimen keagamaan untuk memenangkan kontestasi politik.

Dian Kartika Sari, Ketua Dewan Pengurus INFID dan Sekjen Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), menyebutkan “Ketimpangan gender masih terjadi di Indonesia. Perkawinan anak merupakanakibat dan penyebab ketimpangan sekaligus melanggengkan pemiskinan dan ketimpangan. Perkawinan anak juga menjadi hulu dari berbagai masalah anak di antaranya tumbuh pendek (stunting), putus sekolah, menurunnya derajat kesehatan perempuan, kekerasan dalam rumah tangga, kemiskinan, dan kematian ibu melahirkan. Fakta-fakta tersebut menunjukkan perkawinan anak merupakan wujud nyata feminisasi pemiskinan. Jika masalah perkawinan anak tidak diatasi, program-program pemerintah untuk menurunkan ketimpangan dan kemiskinan tidak akan mencapai hasil yang optimal”.

Puspa Dewi, Ketua Dewan Pengawas INFID dan Ketua Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan (SP) menyebutkan “Jika masalah ketimpangan dan intoleransi tidak diatasi, kecil kemungkinan agenda Nawacita bisa tercapai. Padahal pemerintahan Jokowi-JK menjanjikannegara hadir untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan mendorong produktivitas rakyat. Sementara kesempatan perempuan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik terhambat karena masih banyaknya diskriminasi yang dihadapi perempuan”. 

Lebih lanjut, Dewi menegaskan “Pilkada 2018 ini juga menjadi momentum penting bagi para calon kepala daerah untuk memasukkan program-program penurunan ketimpangan dan pencegahan intoleransi sebagai agenda pembangunan daerah. Apalagi persepsi masyarakat masih melihat ketimpangan dan intoleransi sebagai ancaman di Indonesia”. 

Totok Yuliyanto, Wakil Ketua Dewan Pengurus INFID dan Ketua Badan Pengurus Nasional Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) menyebutkan “Negara khususnya badan pengawas pemilu dan penegak hukum harus bertindak tegas mengenai penggunaan kampanye-kampanye intoleran yang berpotensi merusak kemajemukan. Masyarakat diharapkan untuk lebih memfokuskan kepada visi-misi dan program kerja dari para calon pemimpin dibandingkan menjadi obyek kampanye intoleran”.

Sugeng Bahagijo, Direktur Eksekutif INFID menegaskan “komitmen dan prioritas pemerintah Jokowi-JK untuk mengurangi ketimpangan sebagai sasaran utama dan alat ukur keberhasilan pembangunan patut didukung. Selanjutnya yang menjadi soal adalah cara-cara untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut. Investasi infrastruktur baik tetapi segera harus dibuka dan dilaksanakan investasi SDM khususnya bagi angkatan kerja kaum muda dan kaum perempuan. Antara lain, pemerintah harus segera melaksanakan sistem jaminan sosial yang baru yang negara lain sudah punya: Tunjangan Pengangguran (unemployment benefit) dan dan beasiswa pelatihan kerja”.(*)