Bamsoet Desak Menaker Segera Bahas Turunan UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

hariansuara.com, Jakarta -  Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mendesak Menteri Tenaga Kerja (Menaker) RI Hanif Dakhiri untuk segera membahas regulasi turunan dari UU No. 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. 

“Kami minta pemerintah secara serius melakukan pendampingan terhadap pekerja Indonesia di luar negeri yang terjerat kasus hukum ataupun mendapat penyiksaan oleh majikan, mengingat kasus yang terjadi pada Muhammad Zaini Misrin yang telah dieksekusi tanpa pemberitahuan kepada Pemerintah Indonesia,” ujarnya Bamsoet  dikutip dari laman DPR, menanggapi hukuman pancung yang dijatuhkan kepada TKI Indoensia di Saudi Arabia.

Bamsoet meminta Komisi IX DPR mendorong Tim Pengawas Tenaga Kerja Indonesia (TKI) DPR RI untuk melakukan investigasi secara menyeluruh terkait eksekusi mati yang dilakukan Pemerintah Arab Saudi terhadap Muhammad Zaini Misrin, termasuk penyiksaan yang dilakukan majikan terhadap TKI.

Selain itu Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) kata Bamsoet, juga harus bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk memeriksa dengan teliti kelengkapan dokumen warganya yang ingin bekerja di luar negeri dan memberikan penjelasan kepada masyarakat seputar perlindungan dan penempatan TKI.

Bamsoet menghimbau masyarakat yang ingin bekerja sebagai TKI untuk mendaftarkan dirinya di agen penyalur kerja yang resmi dan sudah terdaftar di BNP2TKI. “Jangan mudah percaya dengan iming-iming gaji besar di luar negeri,” pungkasnya. (*)