Menteri Susi: Hidupkan Perikanan Indonesia Timur Dengan Libatkan Masyarakat Lokal

hariansuara.com, Mimika - Sinergitas berbagai pihak dalam menjaga kedaulatan dan keberlanjutan sumber daya perikanan Indonesia, menjadi isu utama yang dibahas Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti saat berkunjung ke Pelabuhan Perikanan Pomako, Kabupaten Mimika, Rabu (21/3). Menteri Susi menyampaikan bahwa sebaiknya dalam membangun sektor kelautan dan perikanan, masyarakat harus menjunjung tinggi kerukunan dan kerja sama.

Menteri Susi juga mengatakan, kedatangannya kali ini ke Provinsi Papua juga ingin memastikan bahwa program pemerintah yang dijalankan di Papua tepat sasaran. “Saya ingin memastikan beberapa hal termasuk pembangunan yang dilakukan oleh KKP itu sesuai dengan maksud dan aturan pemerintah. Saya tidak ingin kita membangun sesuatu di Papua, tapi ternyata orang Papua tidak bisa menikmati,” ujar Menteri Susi.

Menurut Menteri Susi, saat ini penduduk Provinsi Papua sudah sangat terbuka. Tidak lagi menyoalkan gender, banyak pemimpin daerah di Provinsi Papua adalah seorang perempuan. “Tadi saya keluar sebentar bertemu camat, dia wanita. Beberapa waktu lalu juga pemimpin daerah perempuan. Berarti orang Mimika ini sangat open, sangat demokratis karena telah memberikan kesempatan kepada seorang wanita bisa memimpin. Itu adalah salah satu bagian dari persamaan gender, dan menunjukkan bahwa di Papua ini wanita punya tempat yang sama,” lanjutnya.

Keterbukaan itu, lanjut Menteri Susi seyogyanya dibarengi dengan penerimaan yang baik oleh nelayan setempat terkait perpindahan nelayan Pantura ke berbagai daerah timur Indonesia, salah satunya adalah Kabupaten Mimika. Menteri Susi juga berpesan kepada para nelayan asal Pulau Jawa, agar tetap menjunjung tinggi aturan yang berlaku di daerah setempat. “Kita juga akan bersinergi. Orang dari Jawa datang karena wilayah tangkap Papua yang luar biasa besar untuk menangkap ikan di sini. Para pengusaha kapal, nelayan yang datang dari Jawa ke sini, ngandon di WPP 718 harus bisa menghormati tuan rumah,” paparnya.

Begitu pun terkait zonasi penangkapan, Menteri Susi berharap masyarakat dapat saling menghargai dan menaati berbagai aturan pemerintah. Sebagaimana telah tercantum dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menyebut batas wilayah pantai diukur empat mil (miles) dari garis pantai ke arah laut lepas atau kearah perairan kepulauan.

“Tentang zonasi juga jelas ada di situ. Pak Bupati Pak Wagub tolong buat perda daerah, itu wilayah anda dengan gubernur. Kapal 0-4 GT di 1 mil atau lebih. Tapi kapal 30 GT tidak boleh masuk di bawah 4 mil. Aturan pemerintah tuh sudah bener. Ada nggak tuh. di UU? Adil. Prakteknya yang tidak adil. Ini yang tidak boleh terjadi,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Susi juga kembali mengingatkan akan pentingnya kedaulatan, terutama di daerah timur Indonesia. Upaya yang telah ditegakkan pemerintah seperti memberantas Illegal Unreported and Unregulated Fishing (IUU Fishing) dapat dijadikan motivasi dalam membangun sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan. “Tentunya kita tidak ingin babak kedua terjadi. Para pencuri ikan datang dengan modus yang baru. Tidak ingin tho? Jadi peraturan yang dibuat pemerintah harus ditaati,” ujarnya.

Selain kedaulatan, Menteri Susi juga mengingatkan tentang keberlanjutan yang harus dijunjung tinggi di Provinsi Papua, mengingat banyaknya nelayan Pantura yang pindah melaut ke perairan Papua. Ia pun menghimbau kepada nelayan dan masyarakat lokal agar melaporkan kepada pihak berwajib jika mendapati adanya nelayan yang menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan.

“Jadi kalau ada cantrang masuk Papua, aparat harus bertindak. Jangan sampai ada jaring cantrang dari Jawa pindah kemari. Kalau ada yang pakai jaring seperti itu, tolong masyarakat laporkan dan aparat tangkap. Tidak boleh dipakai. Harus ganti alat tangkap,” jelasnya.

Selain itu, Menteri Susi juga mengingatkan tentang pelarangan transshipment di tengah laut. Menteri Susi menyarankan agar setiap hasil laut yang didapat harus didaratkan terlebih dahulu ke tempat pelelangan ikan, kemudian mengikuti proses lelang. Sehingga nantinya ada retribusi yang masuk ke pemerintah dari hasil pelelangan tersebut. Nantinya hasil dari retribusi dapat digunakan untuk kebutuhan sarana dan prasarana TPI tersebut. Selain itu, jumlah hasil tangkapan ikan yang didapatkan dapat tercatat dengan baik.

“Jadi TPI dikelola oleh pemerintah dengan melibatkan koperasi setempat. Koperasi ini yang mengadakan lelang, mengadakan bahan baku dan sebagainya supaya koperasi setempat ini bisa dapat retribusi dari daerah, dari pengelolaan koperasi ini. Jadi kapal-kapal ini menyumbang retribusi daerah, meski itu hanya 1 hingga 2 persen. Itu baru yang namanya legal reported and regulated fishing ,” pungkasnya.

Menteri Susi berpesan agar nelayan dari Jawa maupun nelayan Papua dapat menjaga kelestarian laut dengan tidak membuang sampah plastik ke laut. Kepada para pengusaha, Menteri Susi mengajak untuk bersama-sama berperan dalam membangun perikanan Indonesia timur. (*)