KPK Kembali Tahan Anggota DPRD Tersangka Kasus Suap Pembahasan APBDP Malang

hariansuara.com, Jakarta - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan upaya hukum penahanan terhadap seorang tersangka lainnya, yaitu BS (Anggota DPRD Kota Malang periode 2014 – 2019) di Rutan Klas 1 Jakarta Timur cabang KPK di Pomdam Jaya Guntur demi kepentingan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi suap terkait pembahasan APBD-P Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran 2015

Dilansir dari siaran pers KPK, sebelumnya KPK telah menetapkan BS sebagai tersangka. BS selaku Anggota DPRD Kota Malang periode 2014 – 2019 bersama-sama beberapa rekannya sesama Anggota DPRD Kota Malang periode 2014 - 2019 diduga menerima hadiah atau janji dari MA selaku Walikota Malang periode 2013 – 2018 bersama-sama JES (Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan Pemerintah Kota Malang tahun 2015) padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait pembahasan APBD-P Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran 2015.

"Atas perbuatannya, BS disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana." tulis siaran pers tersebut. (*)