Ini 7 Catatan Kritis INDEF Soal Rente Ekonomi Impor Pangan

hariansuara.com, Jakarta - Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mengatakan sampai saat ini berbagai kebutuhan pangan masyarakat Indonesia masih perl’ didatangkan dari luar negeri atau impor. Persoalannya, kian hari kebutuhan impor pangan kian meninggi.  Upaya menjaga stabilitas harga pangan lebih didominasi kebijakan importasi, dibanding implementasi strategi pembangunan pertanian menuju bangsa mandiri pangan. 

Dilansir dari keterangan tertulis yang diterima hariansuara.com, berikut 7  catatan kritis INDEF soal rente ekonomi impor pangan.

1. Rendahnya validitas data membuat rent seeker merajalela.

Sembilan temuan BPK terkait pengelolaan tata niaga impor pangan secara gamblang menggambarkan rendahnya validitas data pangan, minimnya koordinasi dan integrasi data lintas kementerian, serta ketidakpatuhan terhadap SOP (Standar Operasional Prosedur) dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kesemuanya ini pada akhirnya berimplikasi pada munculnya pemburu rente dalam impor pangan. Dipicu oleh karut-marut data pangan dan disparitas harga internasional Vs. Lokal yang menggiurkan, membuat pemburu rente merajalela memanfaatkan berbagai celah yang ada.

2. Harga pangan bergejolak, kemiskinan dapat melonjak

Stabilitas harga pangan menjadi salah satu fokus utama pemerintah dalam mengendalikan inflasi. Setidaknya terdapat dua alasan yakni: pertama, pangan menjadi porsi terbesar dalam pengeluaran mayoritas rumah tangga di Indonesia, terutama rumah tangga miskin dan rumah tangga hampir miskin. Kedua, volatilitas harga pangan yang tinggi. Kedua hal tersebut menjadikan komponen pangan menjadi penyumbang besar dalam pembentukan inflasi di Indonesia sehingga stabilitasnya wajib dijaga. Porsi pengeluaran pangan rumah tangga miskin dan hampir miskin yang besar menjadikan volatilitas harga pangan berdampak pada daya beli mereka. Kenaikan harga pangan akan dengan mudah melempar rumah tangga hampir miskin menjadi rumah tangga miskin.

3. Impor molor, stabilitas harga kendor.

Acap kali pemerintah melakukan kebijakan impor pangan di saat yang tidak tepat atau pun eksekusi yang sangat lambat. Sekadar contoh pada produk beras misalnya, kebijakan impor pada produk pangan beras tidak efektif menjaga stabilitas harga karena timing impor yang terlambat yaitu ketika harga sudah meningkat dilakukan keputusan untuk impor. Contohnya pada 2017, impor dilakukan pada November 2017 yang seharusnya pada Juli 2017. Hal yang sama terjadi pada produk gula, kebijakan impor raw sugar tidak efektif menjaga stabilitas harga karena timing impor serta struktur pasar impor yang terbatas pada beberapa importir produsen (IP) dan importir terdaftar (IT) saja, sehingga potensial menimbulkan moral hazard dan berpotensi memunculkan para rent seeker.

4. Jelang puasa dan lebaran, stabilitas harga pangan mutlak diperlukan

Jamak diketahui bahwa lonjakan harga pangan sering terjadi secara ‘musiman’, terutama pada momentum puasa dan lebaran atau hari raya keagamaan. Pemerintah perlu mengantisipasi dengan strategi kebijakan yang memadai. Jika hanya operasi pasar yang menjadi strategi andalan, maka dapat dipastikan fenomena liarnya harga saat hari raya tidak akan terelakkan.

5. Diversifikasi pangan lamban, harga beras jadi taruhan.

Meningkatnya konsumsi perkapita beras di Indonesia dibandingkan dengan negara lain salah satunya disebabkan oleh upaya diversifikasi pangan di Indonesia yang berjalan lamban. Penyeragaman konsumsi beras di level nasional yang masif dilakukan di era Orde Baru, terlebih setelah capaian swasembada beras 1984, menjadikan konsumsi diversifikasi pangan lain tenggelam. Jagung, sagu dan ubi yang menjadi bagian makanan pokok beberapa masyarakat Indonesia diganti dengan komoditas beras. Hal tersebut berlangsung hampir dua dekade yang menjadikan lokalitas pangan di Indonesia sulit untuk dikembalikan.

6. Inflasi rendah, namun harga pangan tak murah.

Paradoks harga pangan dan inflasi terjadi saat ini, di mana inflasi umum berada dalam kategori rendah, namun harga pangan tidak dapat dikatakan murah. Harga pangan relatif masih tinggi meskipun inflasi dalam kategori terkendali. Jika dirunut dalam beberapa tahun terakhir, inflasi headline memang cenderung turun, namun inflasi yang bersumber dari barang bergejolak masih cukup tinggi.

7. Kemandirian pangan dimarginalkan, stabilitas Rupiah dipertaruhkan

Sudah banyak bukti bahwa negara yang bersungguh-sungguh membangun kemandirian pangan lebih mampu mengendalikan inflasi dan stabilitas mata uang. Terus membesarnya impor pangan akan berakibat pada rentannya stabilitas perekonomian, khususnya inflasi dan nilai tukar. Lebih parah lagi, jika ketergantungan impor pangan tidak segera disudahi maka akselerasi pertumbuhan ekonomi kian sulit terealisasi.(*)