INFID: Ancaman Ekstremisme dan Terorisme Masih Nyata di Indonesia

hariansuara.com, Jakarta  Rabu, 9 Mei 2018 terjadi kerusuhan yang melibatkan 156 narapidana terorisme di Rumah Tahanan Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat yang menyebabkan 5 anggota Polri tewas. Ini membuktikan bahwa ekstremisme-kekerasan dan terorisme bukan sekadar ancaman, tetapi merupakan masalah riil yang menuntut negara untuk lebih waspada, lebih tegas dan segera merumuskan kebijakan penanganan yang lebih komprehensif dan menyeluruh. Menanggapi hal itu, INFID dalam keterangan tertulis yang diterima hariansuara.com, Kamis, (10/5), menyatakan.

1. Mengapresiasi kinerja Polri dan menyatakan belasungkawa sebesar-besarnya terhadap tewasnya kelima anggota Polri yang telah berjuang melawan terorisme sampai akhir hayat.

2. Mengutuk dan mengecam tindakan ekstremisme-kekerasan dan terorisme  yang sampai saat ini masih riil menjadi ancaman di negeri ini. Oleh karenanya pemerintah harus tegas menindak pelaku terorisme dan melindungi warga dari ancaman kelompok teroris serta ideologinya yang tidak hanya disebarkan di dunia nyata tetapi juga di dunia maya dan menyasar anak muda.

3. Mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menanggulangi terorisme dari hulu ke hilir secara komprehensif, efektif dan strategis. Pemerintah harus memiliki kebijakan dari mulai pencegahan sampai dengan rehabilitasi yang bertujuan menanggulangi ekstremisme-kekerasan dan terorisme yang sesuai dengan prinsip-prinsip HAM dan demokrasi. Pemerintah harus melindungi negeri dari bahaya ekstremisme-kekerasan dan terorisme, termasuk di tubuh pemerintahan itu sendiri, serta termasuk penyalahgunaan fasilitas pemerintah sebagai medium penyebaran gagasan-gagasan ekstrem.

4. Mengimbau pemerintah dan masyarakat sipil untuk tidak meremehkan bahaya dari ideologi ekstremisme-kekerasan dan terorisme terutama pengaruhnya terhadap anak muda sebagai calon pemimpin di masa depan. Oleh karena itu perlu adanya sinergi dari pemerintah dan masyarakat sipil untuk memperkuat upaya-upaya penanggulangan ekstremisme-kekerasan dan terorisme di Indonesia.

5. Mendorong pemerintah pusat dan pemerintah lokal untuk memiliki Rencana Aksi Nasional dan Rencana Aksi Daerah terkait penanggulangan ekstremisme-kekerasan dan terorisme dari hulu ke hilir yang bersifat partisipatif, inklusif serta berdasarkan prinsip HAM dan demokrasi.(*)