Hanya 2 dari 75 Calon Kepala Daerah Yang Punya Visi Perlindungan Gambut

hariansuara.com, Jakarta - Pantau Gambut mempublikasikan penelitian "Restorasi Gambut dalam Pusaran Pilkada” yang mengkaji keberlanjutan perlindungan dan restorasi gambut di tingkat daerah menjelang pergantian kepemimpinan di daerah-daerah prioritas restorasi gambut di tujuh provinsi .

Dari 75 pasangan peserta pemilihan kepala daerah (Pilkada) di berbagai tingkat pemerintahan daerah yang berada di area kesatuan hidrologis gambut (KHG), hanya dua pasangan calon yang memasukkan isu gambut dan restorasi secara khusus di dalam janji-janji politik  yang termanifestasi dalam program, visi, dan misi  mereka.

Kedua pasangan tersebut adalah Ishak Mekki-Yudha Pratomo (pasangan calon gubernur-wakil untuk Sumatera Selatan) dan Edy Pratowo-Pudjirustaty Narang (pasangan calon bupati-wakil untuk Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah). 

Selain isu restorasi gambut minim perhatian dalam Pilkada, penelitian ini juga menemukan hanya ada delapan pasangan yang menyebutkan sekilas tentang penanganan kebakaran hutan dan lahan gambut. Sejumlah 61 pasangan calon memiliki program umum terkait isu lingkungan yang sangat beragam, seperti penggunaan energi yang ramah lingkungan, perbaikan sanitasi, dan pengolahan sampah. Sayangnya, perhatian terhadap isu ini juga termasuk minim karena masih ada 14 pasangan calon lainnya yang sama sekali tidak memiliki visi, misi, ataupun program terkait lingkungan. 

“Hasil penelitian ini ironis karena di daerah-daerah prioritas restorasi gambut yang notabene masih rawan kebakaran hutan dan lahan gambut, para calon pemimpinnya tidak memiliki pengetahuan yang cukup terhadap wilayah yang akan dipimpinnya. Padahal, menurut data dari sensor MODIS NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration), antara Februari hingga pertengahan Mei 2018 pada saat kampanye Pilkada berlangsung, terdapat ratusan titik panas yang berpotensi menjadi kebakaran di wilayah di mana mereka akan menjabat,” ujar Nadia Hadad, Direktur Program Pantau Gambut, Yayasan Madani Berkelanjutan.

“Temuan penelitian ini mengkhawatirkan, karena keberlangsungan restorasi gambut sebagai program nasional yang diusung oleh Presiden Joko Widodo sebenarnya tergantung pada partisipasi daerah. Tanpa komitmen yang kuat dari kepala daerah, keberlanjutan program ini akan terancam realisasinya, begitu pula dengan komitmen kepala daerah yang baru perlu dipastikan agar tidak mengancam kemajuan restorasi. Sumatra Selatan misalnya, provinsi ini merupakan daerah pertama di Indonesia yang memiliki Peraturan Daerahtentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut. Daerah lain seharusnya dapat menyusul langkah maju tersebut ”, tambah Sarah Agustio, Juru Kampanye, Kaoem Telapak. 

“Kita tidak bisa hanya menuntut pemerintah nasional, seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Badan Restorasi Gambut, untuk memastikan kesuksesan restorasi dua juta hektar lahan gambut. Kita perlu peran serta pemerintah daerah sebagai ujung tombak kesuksesan pelaksanaan restorasi. Apalagi peran pemerintah daerah sebenarnya telah dimandatkan dalam Peraturan Presiden No. 1/ 2016[2]dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 61/ 2017[3],” ujar Almo Pradana, Manajer Iklim dan Energi, WRI Indonesia.

Para pasangan calon kepala daerah ini juga telah gagal menangkap kekhawatiran yang telah disuarakan konsituen mereka. Hal ini terlihat dari survei opini publik yang dilakukan Pantau Gambut kepada 100 responden yang memiliki hak untuk memberikan suara dalam Pilkada di tujuh provinsi prioritas restorasi gambut. Sebagian besar responden, yakni 98 orang, menilai penting bagi kandidat untuk berkomitmen dalam melindungi gambut.

Para responden ini memiliki kesadaran yang tinggi atas pentingnya perlindungan gambut dan menganggap komitmen di tingkat daerah sangat krusial demi perlindungan terhadap ekosistem, perbaikan kesejahteraan masyarakat, pencegahan kebakaran, dan peningkatan sinergi kebijakan pemerintah pusat dengan daerah.(*)