Login

Username / Email :
Password :
Forgot Password Sign Up
Belum memiliki akun? Daftar Sekarang!
Close [x]
Nasional

Siaga Darurat Kebakaran Hutan, Kalbar Butuh Bantuan Pemerintah Pusat

Nasional
25 Aug 2016
Siaga Darurat Kebakaran Hutan, Kalbar Butuh Bantuan Pemerintah Pusat

 

Jakarta - Sejumlah kementerian dan lembaga menggelar rapat koordinasi terkait penanggulangan siaga darurat kebakaran hutan dan lahan di Pontianak, Kalimantan Barat. Dilaporkan bila beberapa provinsi seperti Kalimantan Barat memerlukan bantuan pemerintah pusat.Rakor ini dihadiri ‎Gubernur Kalimantan Barat Cornelis, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Willem Rampangilei, perwakilan‎ Kementerian Koordinator PMK, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kemudian juga diikuti Walikota dan Bupati Se-Kalimantan Barat. Selain penanggulangan siaga darurat karhutla,‎ perlu juga penanganan tanggap darurat kejadian luar biasa Rabies.‎ "Bupati dan Walikota saya harap untuk serius, menangani 2 kejadian bencana ini yakni Asap dan vaksin untuk rabies. Saat ini sudah hadir helikopter water bombing dan hujan buatan. Asap juga berkurang dari pada tahun 2015" kata Gubernur Kalbar, Cornelis dalam keterangannya, Kamis (25/8/2016).Mengacu data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, penurunan kebakaran hutan dan lahan tahun ini sebesar 69,8 persen. Reputasi Indonesia dipertaruhkan jika masalah asap tak bisa ditangani.Pengalaman tahun lalu menjadi evaluasi dan catatan agar bencana asap akibat karhutla tak menjadi masalah internasional."Karena Indonesia dianggap memberikan kontribusi CO2 terbesar akibat kebakaran hutan dan lahan," ujarnya.Adapun Kepala BNPB Willem Rampangilei mengingatkan agar segenap kementerian/lembaga, dunia usaha, dan masyarakat, serta pemerintah daerah untuk dapat menjaga lingkungannya agar tak terbakar."Pencegahannya dengan mengidentifikasi daerah yang rawan kebakaran. Misalnya dengan meningkatkan sistem peringatan dini agar api yang masih kecil mudah dipadamkan,  serta sosialisasi kepada masyarakat dan penegakan hukum" sebut Willem.Dijelaskan Willem, untuk tahun ini ada perubahan pola hujan buatan yang dilakukan Tim Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC). Tahun lalu, koordinasi langsung dilakukan provinsi karena keterbatasan sumber daya manusia."‎Untuk tahun ini, TMC dikendalikan pusat dan dialokasikan pada daerah yang butuh hujan buatan," tuturnya.‎Menyesuaikan arahan Presiden Joko Widodo, upaya pembuatan kanal bloking akan terus dilakukan di sejumlah provinsi yang sudah menetapkan siaga darurat yang bekerjasama dengan Badan Restorasi Gambut (BRG)."Posko dan Incident Commander agar selalu aktif dan beroperasi. Briefing setiap pagi, dan sore harinya melakukan evaluasi sehingga kita selalu waspada terhadap Karhutla" kata Willem menambahkan.Sejauh ini berdasarkan laporan BNPB, sudah enam provinsi‎ yang sudah menyatakan Siaga Darurat kebakaran hutan dan lahan. Enam provinsi yaitu  Riau (7 Maret-30 November 2016),  Sumatera Selatan (1 Maret -30 November 2016), Jambi (1 Juni - 1 September 2016).Kemudian, selanjutnya ada Kalimantan Barat (1 Juni - 1 September 2016), Kalimantan Tengah (11 Juni - 14 Oktober 2016),  dan Kalimantan Selatan (15 Agustus - 15 November 2016). Terkait penanggulangan, upaya operasi lewat udara terus dikerahkan dengan water bombing, Air Tractor Fix Wing dan TMC pesawat Cassa 212. Water Bombing menggunakan jenis pesawat Mi-8, Mi-71, Kamov, Sikorsy, Bell dan Bolco. Total semua dukungan udara adalah 17 pesawat atau helikopter yang dikerahkan BNPB.  (Joko Waluyo/Hardani Triyoga)

 

 

 

TANGGAPAN ANDA MENGENAI BERITA INI

Senang

0

Tidak Peduli

0

Marah

0

Sedih

0

Takjub

0

Lakukan login terlebih dahulu untuk menambah komentar dan voting

KOMENTAR TERBARU

X