Untuk UKM/UMKM Naik Kelas, Tak Cukup dengan Pajak Turun Jadi 0,5%

hariansuara.com, Bandung – Tak dapat dipungkiri, Usaha Kecil Menengah (UKM)/Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) berperan sangat besar bagi perekonomian di Indonesia. Masih ingat ketika dunia dilanda krisis moneter pada 1977? Satu per satu perusahaan besar tumbang, tetapi sektor bisnis UMKM tetap kokoh, bahkan mampu menyelamatkan perekonomian di Tanah Air. Karenanya, pemerintah terus mengupayakan berbagai ikhtiar untuk masa depan yang lebih baik bagi UKM/UMKM.

Presiden Joko Widodo menyadari benar akan hal ini, karenanya diambil kebijakan-kebijakan yang tujuannya untuk memungkinkan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha UKM/UMKM. Diharapkannya, mereka dapat terus bertumbuh. Dari semula pelaku usaha mikro dapat meloncat menjadi usaha kecil, dan yang  usaha kecil dapat lebih kuat naik ke usaha menengah, lalu usaha menengah menjadi usaha besar.

Kebijakan yang terkini adalah penurunan besaran Pajak Penghasilan (PPh) Final yang efektif dimulai per 1 Juli 2018. Disampaikan oleh Direktur Potensi Kepatuhan dan Penerimaan Pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, Yon Arsal, aturan ini menggantikan PP Nomor 46 Tahun 2013. PPh Final sebesar 1 persen dari omzet bulanan turun menjadi 0,5%. Apakah kebijakan ini sektor usaha UKM/UMKM langsung naik kelas? 

Dijumpai di Bandung, Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jabar Bidang Kemitraan dan UMKM, Iwan Gunawan, menyatakan, "Turunnya PPh Final dari 1 persen menjadi 0,5 persen kita sambut baik. Pada dasarnya tidak jadi masalah UKM dikenakan pajak. Tetapi untuk meningkatkan kelas dan mendayakan pelaku usaha UKM/UMKM, kebijakan ini belum cukup. Masih banyak faktor yang harus jadi perhatian.”

Di antaranya, penurunan PPh Final tersebut semestinya diberlakukan tidak secara pukul rata. Pasalnya, saat ini iklim usaha mikro umumnya tidak terlalu menguntungkan. Omzet tidak stabil, bahkan menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.  

"Di Indonesia, jumlah usaha mikro ini ada 98%. Besaran pajak meski sudah turun menjadi 0,5%, realitanya masih sangat berat bagi usaha mikro. Untuk itu harusnya ada pengecualian, usaha mirko tidak dipungut pajak. Tujuannya agar usaha mikro ini berpeluang untuk hidup dan tumbuh," tandas Iwan Gunawan kepada hariansuara.com. 

PENTINGNYA KEMUDAHAN PEMBERIAN PERIZINAN

Adapun untuk UKM/UMKM bisa naik kelas, diharapkan Iwan Gunawan, kiranya penurunan tarif PPh Final ini dibarengi dengan pemberian kemudahan dalam hal perizinan. Namun realitanya, saat ini kondisi belum semudah seperti dijanjikan pemerintah,” tambah Ketua Jaringan Pengusaha Nasional (Japnas) DPW Jawa Barat ini.

Padahal dengan diberikan kemudahan dalam pengurusan perizinan, UKM dapat mengembangkan pasar, bahkan meluaskannya ke sektor ekspor. Dari dana yang tersisih lantaran penurunan PPh Final menjadi 0,5% tersebut dapat dialihkan ke bidang produksi, misalnya untuk menjaga konsistensi produk dan meningkatkan standar kualitasnya agar dapat bersaing di pasar global.

 Ditambahkan Iwan Gunawan, dengan mengantongi perizinan resmi tersebut, pelaku usaha UKM dapat mengakses ke permodalan, mengoptimalisasi kemampuan sumber daya, bahkan dapat mengembangkan pasar ke skala besar dengan mengikuti pameran dagang di luar negeri. Untuk itu, diharapkannya, pemerintah akan lebih memberikan keberpihakan kepada pelaku usaha, terutama dalam hal regulasi atau kebijakan ini.  (*)