Dorong Standar Keamanan Kargo, Menhub: Wajib Hukumnya Taati Ketentuan

Jakarta - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menegaskan sebagai anggota International Civil Aviation Organization (ICAO) wajib mematuhi ketentuan keamanan penerbangan yang sudah ditetapkan. Salah satunya pemenuhan standar keamanan kargo udara.

Hal ini disampaikan Budi saat melakukan inspeksi ke area ekspor Garuda Indonesia Cargo dan beberapa regulated agent di Bandara Soekarno Hatta, dua hari lalu. Dalam inspeksi ini, mantan Dirut Pembangunan Jaya Ancol itu ditemaniDirjen Perhubungan Udara Suprasetyo, Kepala Otoritas Bandar Udara Wilayah I Soekarno Hatta Herson, Plt. Direktur Utama PT. Angkasa Pura II  Djoko Murjatmodjo, serta petinggi Garuda Indonesia serta Garuda Kargo.

"Sebagai salah satu negara anggota ICAO wajib mematuhi seluruh ketentuan keamanan penerbangan yang telah ditetap. wajib hukumnya bagi pengelola bandar udara, airlines dan regulated agent untuk mentaati ketentuan tersebut termasuk juga temuan yang dilakukan otoritas penerbangan sipil negara mitra, wajib dipenuhi"  kata Budi dalam keterangannya, Selasa (30/8/2016).

Budi menekankan bahwa kinerja penanganan kargo yang dilakukan pihak-pihak terkait mesti perlu ditingkatkan. Ia menyinggung integrasi sistem yang baik antara PT Angkasa Pura II, dengan maskapai airlines serta regulated agent soal penanganan kargo ini.

"Saya minta Kepala Otoritas Bandar Udara memastikan per 1 Oktober 2016 semua x-ray di regulated agent dan warehouse harus double/multi view dan kepada PT. Angkasa Pura II sesegera mungkin melakukan integrasi sistem baik dengan airlines maupun regulated agent" ujar Budi.

Terkait penanganan kargo, sebelumnya ada hasil audit Uni Eropa bidang Penerbangan Sipil yang menunjukan adanya kelemahan keamanan di area terminal kargo Soetta. Kelemahan itu antara lain dalam hal security check point dan access control.

Selain masalah teknis operasional, Menhub Budi juga ingin fokus dengan regulasi terkait penanganan kargo.

"Saya juga minta kepada Dirjen Perhubungan Udara untuk mereview PM  Nomor 153 Tahun 2015 baik dari sisi persyaratan operasional maupun pengusahaan," sebutnya..

Selain memeriksa kondisi fisik dan standar operasi prosedur, Menhub Budi juga berdialog dengan sumber daya manusia regulated agent. Kemudian juga dengan PT Garuda Indonesia. Dalam kesempatan itu, Budi mendapat masukan untuk menjamin keamanan kargo dan optimalisasi pelayanan kargo. (*)    Ikram Ramadhan/Hardani Triyoga