3 Aturan BPJS Kesehatan Ini Menurut IDI Merugikan Pasien dan Dokter

hariansuara.com, Jakarta - Sehubungan dengan terbitnya Perdirjampel BPJS Kesehatan no. 2, 3 dan 5 tahun 2018 yang mulai berlaku tanggal 21 Juli 2018.  Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), Prof. Dr. I. Oetama Marsis, Sp.OG, menilai 3 peraturan baru BPJS Kesehatan tersebut merugikan masyarakat.

"Sebagai organisasi profesi IDI menyadari adanya defisit pembiayaan JKN Jaminan Kesehatan Nasional). Namun hendaknya hal tersebut tidak mengorbankan keselamatan pasien, mutu layanan kesehatan dan kepentingan masyarakat.  lDl sudah melakukan proses konsultasi dan dialogis dengan BPJS Kesehatan, DJSN, Kementerian Kesehatan dan Kemenko PIVIK serta melakukan koordinasi dengan PERSI. " katanya dalam siaran pers IDI, kemarin.

Perdirjampel BPJS Kesehatan no.2,3 dan 5 tahun 2018 ini berisi tentang:

1. Bayi baru lahir dengan kondisi sehat post operasi caesar maupun per vaginam dengan atau tanpa penyulit dibayar dalam 1 paket persalinan. 

2. Penderita penyakit katarak dijamin BPJS Kesehatan apabila visus kurang dari 6/18 dan jumlah operasi katarak dibatasi dengan kuota. 

3. Tindakan rehabilitasi medis dibatasi maksimal 2 kali per minggu (8 kali dalam 1 bulan)

Berkaitan dengan hal di atas IDI perpendapat implikasi penerapan Perdirjampel BPJS Kesehatan No 2,3 Dan 5 Tahun 2418 akan merugikan:

Pasien

1. Semua kelahiran harus mendapatkan penanganan yang optimal karena bayi baru lahir berisiko tinggi mengalami sakit, cacat bahkan kematian. Perdijampel no.3 bertentangan dengan semangat IDI untuk menurunkan angka sakit, kecacatan, dan kematian bayi.

2. Kebutaan katarak di lndonesia salah satu yang tertinggi di dunia. Perdirjampel nomor 2 dengan kuota akan mengakibatkan angka kebutaan semakin meningkat. Kebutaan menurunkan produktivitas dan meningkatkan risiko cedera dalam melakukan aktivitas sehari-hari.

3. Pasien yang hanya mendapat pelayanan rehabilitasi medik maksimal 2 kali/minggu sesuai Perdijampel nomor 5 akan dirugikan karena hal tersebut tidak sesuai dengan standar pelayanan rehabilitasi medik; akibatnya hasil terapi tidak tercapai secara optimal dan kondisi disabilitas sulit teratasi.

Dokter 

1. Dokter berpotensi melanggar Sumpah dan Kodeki yaitu melakukan praktek kedokteran tidak sesuai standar profesi. 

2. Kewenangan dokter dalam melakukan tindakan medis diintervensi dan direduksi oleh BPJS Kesehatan. 

3. Meningkatkan konflik antara dokter dengan pasien serta dokter dengan fasilitas pelayanan kesehatan( Fasyankes).(*)