Login

Username / Email :
Password :
Forgot Password Sign Up
Belum memiliki akun? Daftar Sekarang!
Close [x]
Nasional

LIPI Kaji Persoalan Kawasan Ekonomi Khusus di Indonesia

Nasional
28 Aug 2018
LIPI Kaji Persoalan Kawasan Ekonomi Khusus di Indonesia

hariansuara.com, Jakarta - Istilah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)  pertama kali disebutkan dalam Undang-Undang (UU) No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal selanjutnya secara khusus posisi KEK dikukuhkan dalam UU No. 39 Tahun 2009. 

“Pemerintah sudah hampir satu dasawarsa membangun KEK. Oleh karena itu, penting untuk diketahui sejauh mana kemajuan dan implementasi pembangunan KEK,” jelas Kepala Pusat Penelitian Ekonomi, Agus Eko Nugroho.

Agus mengatakan, studi yang sudah dilakukan saat ini yakni KEK pariwisata di Mandalika, Nusa Tenggara Barat dan Tanjung Kelayang, Kepulauan Bangka Belitung. “Tim peneliti LIPI mengkajinya dari berbagai aspek, antara lain politik, ekonomi, dan tata kelola,” ungkapnya.

Maxensius Tri Sambodo, peneliti Pusat Penelitian Ekonomi LIPI menyambung dan menjelaskan, aspek politik menjadi determinan penting untuk mengakselerasi KEK. Namun demikian, terdapat beberapa hal yang bisa menyebabkan KEK tidak berjalan dengan baik, salah satunya adalah adanya persaingan antara pemimpin menjelang pilkada dan pilpres sehingga KEK berpotensi menjadi alat politik baik itu negatif ataupun positif. 

Sedangkan temuan yang terkait aspek ekonomi di sisi pariwisata, Max menuturkan, sebetulnya destinasi wisata telah terbangun jauh sebelum rencana KEK diusulkan. “Inilah yang menjadi salah satu hambatan pada sektor pariwisata ini yakni proses akuisisi dan perubahan kepemilikan lahan menjadi proses yang dinamis yang membuat lambatnya pengembangan zona wisata,” katanya.

Max menekankan, peran pemerintah sangatlah diperlukan khususnya melalui badan usaha milik negara untuk membantu mengakuisisi lahan pariwisata. “Dalam skema dominasi peran negara, maka kerangka permodalan dapat diperoleh dari APBN. Hal ini penting agar dominasi peran swasta tidak terlalu besar sehingga menghindari eksploitasi Sumber Daya Alam,” sambungnya.

Sementara terkait faktor tata kelola, Max menerangkan bahwa model KEK yang ada masih ‘kurang’ dalam mengadopsi peran organisasi formal (DPRD), bisnis dan masyarakat (civil society). Lembaga-lembaga itu diakui sangat penting dalam kemajuan KEK. Sayang, posisinya belum masuk ke dalam arus utama kelembagaan. Lebih jauh posisi administrator KEK yang berada langsung di bawah Dewan Kawasan, dipegang oleh SKPD Kabupaten/Kota yang dalam hal ini biasanya oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM-PTSP), maka posisinya terasa rancu. Sebab, PM-PTSP seharusnya masuk di dalam dewan kawasan (sebagai anggota dewan kawasan) dan tidak perlu ‘dihidupkan kembali’ dalam kelembagaan administrator. 

Menurut Max, peran ganda yang dimiliki PM-PTSP secara psikologis menjadikan PM-PTSP menjadi lembaga ‘superbody’ yang mampu mengatur seluruh proses perizinan investasi baik di dalam dan di luar KEK. Dalam banyak situasi sangat memungkinkan administrator tidak memiliki kapasitas untuk melakukan verifikasi atas usulan atau permohonan izin. Ada indikasi, dinas lainnya di daerah melakukan ‘perlawanan’ atas kondisi ini, karena PM-PTSP cenderung bergerak sendiri dan kurang berkoordinasi dengan SKPD lainnya.

Max pun berharap, segala telaah yang telah dilakukan bisa memberikan jawaban mengapa sulit mengundang perusahaan menanamkan modalnya di KEK, bahkan yang sudah ada bukan tidak mungkin keluar dari KEK. 

“Pada sisi lain, pembangunan infrastruktur khususnya kelistrikan sudah disiapkan secara baik untuk menunjang KEK dan diharapkan dapat mendorong pembangunan ekonomi KEK,” pungkasnya.(*)

TANGGAPAN ANDA MENGENAI BERITA INI

Senang

0

Tidak Peduli

0

Marah

0

Sedih

0

Takjub

0

Lakukan login terlebih dahulu untuk menambah komentar dan voting

KOMENTAR TERBARU

X
X