Tingkatkan Kualitas TKI, Kemenaker Disarankan Koordinasi Dengan Kemendikbud

Jakarta - Kementerian Tenaga Kerja disarankan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait peningkatan kompetensi tenaga kerja Indonesia (TKI). Pentingnya peningkatan kompetensi karena sebagian besar TKI ada di sektor informal seperti pembantu rumah tangga.

Apalagi, TKI merupakan salah satu penyumbang devisa yang besar bagi negara.

  "Kementerian Tenaga Kerja perlu berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan untuk meningkatkan (upgrade) kompetensi tenaga kerja kita. Karena TKI kita di luar negeri hanya laku di sektor informal. Sedangkan sektor formal, pasar luar negeri melirik negara lain," kata Zainudin di Jakarta, Jumat (2/9/2016).

Dia mengatakan bila tingkat pengangguran terbuka di Indonesia saat ini cukup besar. Angka pengangguran yang besar ini rata-rata berlatar belakang pendidikan sekolah kejuaran.

Anggaran pendidikan di Kementerian Pendidikan cukup besar dan mestinya bisa dimanfaatkan untuk pengembangan kompetensi.

"Saya kira ini bisa dikoordinasikan. Misal dengan membuat pilot project sekolah khusus vokasi bagi TKI kita yang akan ke luar negeri. Sehingga tidak melulu sebagian besar sebagai pekerja informal, tapi juga menguasai sektor formal," ujar politikus PKS itu.

Kemudian, ia khawatir bila kualitas TKI tak ditingkatkan maka   akan sulit bersaing dengan tenaga kerja asing di luar negeri. Dengan peningkatan kualitas TKI ini juga tak akan mengandalkan TKO sektor informal terus menerus.

"Jangankan di luar negeri. Di Tanah Air juga akan sulit bersaing dengan tenaga kerja asing yang membanjiri pasar dalam negeri. Ini era persaingan pasar bebas,” sebutnya.

Hal ini sejalan dengan rencana program pemerintah untuk meningkatkan pengiriman TKI sektor formal ke luar negeri. Jumlah WNI yang tinggal di luar negeri diperkirakan mencapai lebih dari 4 juta orang, yang separuhnya tenaga kerja Indonesia.  (*)   Albi Wahyudi