KPAI dan KPPAD Kepulauan Riau Temukan Sel Tahanan di SMK Swasta di Batam

hariansuara.com, Jakarta - KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) dan KPPAD Kepulauan Riau (KEPRI) menerima laporan mengejutkan terkait adanya siswa yang dimasukkan dalam sel tahanan di sebuah SMK swasta di Batam. Dalih penahanan seorang anak diduga atas nama mendisiplinkan karena ada pelanggaran yang dilakukan siswa di sekolah tersebut.  Menurut informasi yang diterima KPAI, lama penahanan tergantung tingkat kesalahan, bahkan ada siswa yang mengalami penahanan lebih dari satu hari. 

KPAI juga mendapatkan informasi bahwa hukuman fisik kerap dilakukan di sekolah tersebut atas nama menertibkan siswa. Bahkan kasus terakhir yang dilaporkan ke KPPAD KEPRI, sang siswa nerinisial RS (17 tahun) yang diduga melakukan pelanggaran berat mengalami kekerasan dengan sampai tangannya di borgol dan mengalami tekanan psikologis karena merasa di permalukan di media social (cyber bully). 

Pada 8 September 2018 yang lalu, RS mendapatkan hukuman fisik berupa disuruh berjalan jongkok di perkarangan sekolah yang beraspal  dalam kondisi tangan masih diborgol dan disaksikan teman temannya yang lain. Akibat kejadian itu, kedua telapak kaki korban mengalami luka lecet. Setelah itu, dilakukan upacara pelepasan atribut sekolah di lapangan sekolah. 

Menurut orangtua RS, mereka sangat  terkejut karena dikirimi  foto-foto penangkapan dan sidang disiplin anaknya lewat WA yang dikirim oleh oknum ED selaku pembina sekolah dari HP milik anaknya yang disita pihak sekolah. Hal yang sama juga dikirim ED ke beberapa orang lainnya seperti famili korban di Pekanbaru, Singapura, tetangga dan temannya. Foto profile penangkapan tersebut juga dijadikan foto profile WA. 

Foto-foto  ananda RS saat dihukum juga dikirim lewat Instagram sehingga banyak yang tahu. Tindakan tersebut membuat keluarga korban malu dan marah. Apalagi saat dimasukkan ke medsos dibumbui dengan cerita yang tidak benar seperti RS dituduh telah melakukan pencurian, mengedarkan narkoba, dan melakukan pencabulan terhadap pacarnya. 

Kekerasan fisik dan cyber bully yang dialami ananda RS mengakibatkan ananda mengalami trauma berat secara psikologis. Ananda membutuhkan rehabilitasi medis maupun psikis. 

RS bersekolah di salah satu SMK swasta di kota Batam. Sekolah tersebut sudah beroperasi selama 5 tahun. Sekolah ini banyak dikendalikan oleh ED yang kebetulan seorang anggota kepolisian dan sekaligus pemilik modal sekolah ini, ada satu orang lagi pemilik modal yang kebetulan menjabat sebagai Kepala Sekolah di sekolah ini. ED inilah yang diduga menjadi pelaku yang memborgol dan menampar  ananda RS. ED sehari-hari membina latihan fisik, baris berbaris hingga sering menginap di sekolah, terkadang ED juga menjadi Pembina upacara. Sekolah ini mempunyai asrama untuk beberapa siswa, tidak semua orangtua siswa setuju dengan sistem asrama karena memberatkan biaya.

Menurut informasi  yang diterima, Proses belajar mengajar tidak berjalan sebagaimana mestinya karena kurang porsi  jam belajar dengan guru lainnya. Siswa tidak fokus belajar, tapi fokus latihan semi meliter. Siswa-siswa diajarkan menembak dengan senapan angin. Di sekolah ada terpajang beberapa senjata. Selain itu juga mengemudikan mobil Dalmas milik sekolah.

Selain itu, ada dugaan sistem pembinaan yang dilakukan kepada siswa juga diskriminatif, mengistimewakan siswa tertentu, melihat latar belakang siwanya sehingga diberi peran untuk mengendalikan dan menghukum siswa lain.

Sebelum kasus RS mencuat, pernah terjadi kekerasan di sekolah ini terhadap siswa berinisial F. Ananda F mendapatkan kekerasan dari beberapa seniornya sehingga juga ditahan di sel sekolah dan ia disidang disiplin di sekolah. Foto anaknya saat pelepasan atribut sekolah juga dimasukkan ke facebook oleh pihak sekolah sehingga membuat malu anak dan keluarganya. Orangtua F akhirnya memindahkan anaknya ke sekolah lain. 

Pertama, KPAI akan segera melakukan rapat koordinasi dengan Gubenur dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan  terkait  untuk membahas kasus SMK di Batam tersebut. Selain itu, KPAI juga akan melakukan pengawasan langsung ke sekolah.  

Kedua, KPAI mendorong Dinas Pendidikan  dan Inspektorat Provinsi KEPRI untuk   melakukan investigasi lebih lanjut terhadap SMK ini. Hasil investigasi dapat digunakan oleh  pihak terkait  sebagai dasar untuk pengambilan keputusan/kebijakan  terkait permasalahan yang terjadi.

Ketiga, KPAI mendorong Dinas Pendidikan Provinsi KEPRI dan KEMDIKBUD RI untuk melakukan evaluasi terhadap proses belajar mengajar dan pola pendidikan yang terjadi di SMK tersebut  selama 5 tahun ini.

Keempat, KPAI mendorong Dinas Pendidikan dan Dinas PPPA Provinsi KEPRI untuk mengontrol dan mendampingi Perbaikan dan perubahan pola pendidikan di SMK tersebut yang  seharusnya meninggalkan pola kekerasan, lebih sekolah ramah anak (SRA)  dan sesuai dengan aturan yang berlaku mencakup UU Sisdiknas, UU Perlindungan Anak dan UU Sistem Peradilan Pidana Anak.(*)