Gerakan #BersihkanIndonesia Desak Indonesia Berdaulat Energi

hariansuara.com, Jakarta -  Masyarakat sipil melalui gerakan #BersihkanIndonesia menantang kedua capres dan cawapres yang berlaga dalam Pemilu Presiden 2019 mewujudkan komitmen “Indonesia Berdaulat Energi”.

“#BersihkanIndonesia bertujuan menantang capres dan cawapres untuk berani berkomitmen merealisasikan tuntutan dari gerakan ini dengan menuangkannya dalam dokumen visi-misi dan kampanye mereka,”kata Merah Johansyah Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), mewakili #BersihkanIndonesia, dalam siaran pers Walhi, Rabu, (19/9).

“#BersihkanIndonesia pun mengajak masyarakat untuk memastikan bahwa siapapun kandidat yang terpilih untuk memenuhi komitmen ini saat terpilih nanti menjadi presiden dan wakil presiden RI periode 2019-2024,” ujar Nur Hidayati Direktur Eskekutif Wahana Lingkungan Indonesia (WALHI), mewakili #BersihkanIndonesia.

Ketergantungan terhadap energi fosil, khususnya batu bara memiliki dampak negatif dalam jangka panjang terhadap kesehatan, lingkungan hidup, dan perekonomian negara. Pada aspek kesehatan misalnya, pembakaran batu bara menyimpan risiko kesehatan publik yang besar dari polusi udara yang ditimbulkan.

Batu bara membebani Indonesia dengan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Dari hulu ke hilir, biaya kesehatan, lingkungan dan sosial dari industri ekstraktif yang tidak diperhitungkan, dan pada akhirnya harus ditanggung rakyat.

Batu bara juga mengancam ketahanan pangan. Konsesi pertambangan batu bara mengancam seperlima tanah produktif yang seharusnya mendukung agenda ketahanan pangan Indonesia. Selain itu, biaya kesehatan dampak dari PLTU Batubara mencapai sekitar Rp 351 Triliun untuk setiap tahun operasi pembangkit.

“PLTU batu bara diperkirakan telah menyebabkan 6.500 kematian dini setiap tahunnya. Dengan rencana pembangunan PLTU batu bara baru, angka kematian ini bisa mencapai 28.300 orang setiap tahunnya,” jelas Juru Bicara #BersihkanIndonesia Iqbal Damanik, yang juga Peneliti Auriga Nusantara.

Karena itu, Indonesia membutuhkan langkah kebijakan yang serius untuk menghentikan penggunaan energi fosil dan beralih pada penggunaan energi terbarukan yang bersih di tahun 2025.

“Kebijakan pemerintah yang tepat akan mendukung energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan dan harga yang lebih murah dibandingkan pembangkit berbahan bakar fosil, terutama batu bara. Pemerintah yang terpilih pada tahun 2019 nanti harus menjadikan energi terbarukan sebagai pilihan yang pertama dan utama dalam perencanaan ketenagalistrikan negeri ini,” jelas Juru Bicara #BersihkanIndonesia Verena Puspawardani dari Koaksi Indonesia.

#BersihkanIndonesia muncul sebagai aksi moral bersama yang ingin menyuarakan perubahan sistematis dan terstruktur dalam pilihan energi di Indonesia, yang tertuang dalam kebijakan pemerintah di 2019- 2024 nanti.(*)