IAC Minta Pemerintah Serius Tangani Penanganan Penyakit TB

hariansuara.com, Jakarta - Dalam catatan IAC, Indonesia sampai saat ini masih tercatat sebagai negara dengan tingkat beban kesakitan (burden of disease) tertinggi nomor dua setelah India untuk kasus tuberkulosis. Indonesia juga dicatat menjadi sebuah negara dengan angka kasus tuberkulosis resisten obat (TB MDR) dengan angka yang cukup tinggi di dunia. 

Penyakit tuberkulosis juga dicatat masih merupakan penyebab angka kematian tertinggi bagi pasien dengan ko-infeksi HIV. Hal ini sangat mengkuatirkan karena pasien HIV atau yang biasa dikenal dengan istilah ODHA lambat laun mulai mendapatkan akses ke pengobatan AIDS yang lebih baik, namun tuberkulosis masih menjadi momok menakutkan yang mengintai nyawa pasien dengan HIV positif. 

Direktur LSM Indonesia AIDS Coalition, Aditya Wardhana mengatakan komitmen dari pemerintah Indonesia dalam menanggulangi penyakit tuberculosis ini masih terbilang rendah dan masih sangat perlu ditingkatkan. Angka deteksi dini kasus baru ini belum seperti yang dibutuhkan oleh negara kita untuk bisa menanggulangi penyakit mematikan ini.

Beberapa hal yang menjadi catatan dari LSM Indonesia AIDS Coalition adalah, yang pertama perlunya meningkatkan penemuan kasus baru khususnya pada pasien ko-infeksi Tuberkulosis dan HIV serta pasien tuberkulosis resisten obat (TB MDR). Sebab pasien TB dengan kondisi ini, memiliki tingkat keberhasilan terapi yang lebih rendah dan lebih rentan mengalami kematian. 

Hal kedua yang disoroti oleh IAC, menurut Aditya adalah masih perlu ditingkatkannya komitmen pendanaan bagi program tuberkulosis ini. Selama ini, dana bagi penyakit yang sangat mematikan bagi rakyat Indonesia ini masih banyak bergantung pada dana bantuan luar negeri khususnya dana yang bersumber pada dukungan dari The Global Fund for AIDS, TB dan Malaria. Perlu upaya lebih nyata guna memaksimalkan peran Jaminan Kesehatan Kesehatan sebagai salah satu pilar pembiayaan kesehatan terbesar di Indonesia sehingga Indonesia tidak selamanya bergantung pada dana bantuan luar negeri.

Hal lain yang juga disoroti oleh LSM Indonesia AIDS Coalition adalah peran keterlibatan dari komunitas pasien TB sebagai bagian penting dalam program penanggulangan AIDS.

“Melibatkan pasien TB hanya sebagai obyek yang perlu diobati tanpa mau mendengarkan apa kebutuhan mereka sebenarnya, telah menyebabkan angka putus pengobatan yang relatif tinggi di kelompok pasien TB. Kita mesti belajar dari respon penanggulangan AIDS dimana peran kelompok yang paling terdampak diakomodir dengan sangat baik, suara mereka didengarkan dan juga keterlibatan mereka serta organisasi berbasis kelompok pasien ini didukung.” Kata Aditya Wardhana.

Tidak bisa dipungkiri, persoalan stigma dan diskriminasi juga masih dirasakan oleh para pasien TB ini. Aditya yang juga adalah seorang mantan pasien yang pernah terinfeksi TB mengatakan bahwa, kerap kali pasien TB yang terdeteksi itu dikeluarkan dari pekerjaannya dan juga TB masih sering menjadi syarat dalam penerimaan tenaga kerja sehingga akhirnya ini malah membuat pasien TB untuk merasa malu dan enggan memeriksakan dirinya serta mendapatkan pengobatan. Program yang mendukung perlindungan Hak Asasi Manusia bagi setiap rakyat termasuk pasien pengidap TB menjadi salah satu kunci keberhasilan negara didalam pengentasan persoalan penyakit tuberculosis ini.

Hal terakhir yang menjadi sorotan dari LSM Indonesia AIDS Coalition adalah masalah tingginya harga alat deteksi Tes Cepat Molekuler serta obat-obatan TB yang lebih ampuh khususnya bagi pengobatan TB resisten obat.

“Alat Tes Cepat Molekuler yang popular dikenal dengan nama Genexpert itu di pasaran internasional bisa didapatkan dengan harga hanya sekitar 280 juta namun di Indonesia pemerintah membelinya dengan harga paling murah 650 juta sampai dengan 1,1 Milyar rupiah.” Kata Aditya. Untuk pasien TB resisten obat sendiri, biaya yang dikeluarkan untuk satu paket terapi bisa mencapai 140 juta – 300 juta rupiah.

LSM IAC selama ini selalu menyuarakan dan mengkritisinya mahalnya harga alat kesehatan dan obat-obatan di Indonesia. Pemerintah Indonesia tampaknya tidak cukup mampu mengatur tata regulasi niaga alat kesehatan dan obat-obatan esensial ini sehingga harga di Indonesia selalu jauh lebih tinggi dibandingkan pasaran Internasional.

“Kami menenggarai ada permainan harga dibalik pembelian alat kesehatan dan obat-obat esensial bagi penyakit TB serta HIV ini. Dan tentu saja, hal ini sangat merugikan keuangan negara serta semakin memperkaya profit dari pelaku-pelaku permainan harga ini.” Kata Aditya. 

Sampai saat ini, pemerintah Indonesia masih dipandang gagal dalam upaya mengontrol harga alat kesehatan dan obat-obatan essential bagi program penanggulangan Tubercolosisi dan HIV sehingga mampu menghemat keuangan negara.

Aditya juga menambahkan, sudah saatnya kita semua bekerja bersama. Kita bisa selamatkan rakyat Indonesia dari kematian akibat penyakit Tuberkulosis ini. Karena ini juga sangat terkait erat dengan citra negara Indonesia dimata Internasional menginggat penanggulangan penyakit Tuberkulosis sedang menjadi perhatian dunia dan masuk kedalam target yang harus dicapai negara dalam target Sustainable Development Goals.(*)