KPAI: Guru Tidak Boleh Sampaikan Pandangan dan Pilihan Politiknya ke Anak Didik di Kelas

hariansuara.com, Jakarta - Kasus guru agama berinisial N di salah satu SMA Negeri di DKI Jakarta yang diduga menyampaikan pandangan politiknya, dan ujaran kebencian terhadap capres tertentu di ruang kelas, menjadi viral, baik di dunia maya. 

N dituduh salah satu orangtua murid tidak bersikap netral karena menyampaikan pandangan politiknya untuk mempengaruhi peserta didiknya memilih calon tertentu. Guru N kemudian dilaporkan oleh orangtua siswa  kepada kepala sekolah.

Kasus serupa juga diterima KPAI dari  orangtua siswa pada salah satu SD swasta di Bekasi (Jawa Barat), diduga seorang guru yang baru dilantik sebagai Kepala Sekolah memulai pidato pertamanya saat upacara dengan ajakan jangan memilih capres tertentu dihadapan pendidik dan peserta didik sekolah tersebut,  padahal yang bersangkutan kepala sekolah jenjang SD (Sekolah Dasar).  Anak usia SD jelas belum memiliki hak pilih dalam pemilu, lalu untuk apa mempengaruhi memilih calon tertentu dihadapan anak-anak SD? 

KPAI juga menerima laporan seorang guru yang mengirimkan screen shoot percakapan grup para guru di sekolahnya (SMA Negeri), dimana  yang bersangkutan kebetulan juga masuk ke dalam grup tersebut. Para guru dalam grup  tersebut hampir setiap  hari mengirimkan berbagai postingan dan berbagai link berita yang menyudutkan penguasa, bahkan kerap mengarah pada ujaran kebencian terhadap capres tertentu. Karena ujaran kebencian di posting hampir setiap hari oleh para anggota grup secara bergantian, maka si pelapor menjadi khawatir jika pandangan politik dan kebencian para guru tersebut berpotensi akan di sampaikan juga ke ruang-ruang kelas saat mereka mengajar.

Beberapa kasus tersebut menunjukkan bahwa sebagian pendidik kerap lupa kalau pada posisinya sebagai guru haruslah netral.

“Guru seharusnya tidak membawa pandangan politiknya ke dalam kelas, apalagi jika dibumbui dengan ujaran kebencian pada calon tertentu. Guru harus memberikan contoh sikap dan perilaku yang baik kepada murid-muridnya karena dia adalah model yang ditiru oleh peserta didiknya,”ujar Retno Listyarti, Komisioner KPAI bidang Pendidikan, dalam keterangan tertulis yang diterima hariansuara.com, Minggu, (14/10).

KPAI pun mendorong kepala-kepala Dinas Pendidikan di berbagai daerah untuk mengingatkan kepala-kepala sekolah dan para pendidik maupun tenaga kependidikan untuk bersikap netral dalam Pemilu 2019, baik Pemilu Legislatif  (PILEG) maupun PILPRES. Terutama para pendidik dan tenaga kependidikan yang berstatus PNS (Pegawai Negeri Sipil). 

KPAI mendorong para guru, baik guru PNS maupun Non PNS untuk mematuhi ketentuan bahwa lembaga pendidikan (baca sekolah) haruslah bersih atau steril dari kepentingan politik dan politik praktis. Anak-anak harus dilindungi dari pengaruh buruk berupa ujaran kebencian. Anak-anak seharusnya dipertontonkan demokrasi yang terbuka, jujur dan menghargai HAM siapapun.  Guru sangat strategis dalam memperkuat demokrasi dan nilai-nilai kemanusian. 

Sebagai pembelajaran bagi para pendidik di Indonesia, KPAI mendorong Dinas Pendidikan Provinsi  DKI Jakarta untuk memproses kasus guru N dengan tetap memberikan kesempatan kepada guru N  menyampaikan klarifikasi dan pembelaan diri (sebagaimana di atur dalam UU No 14/2005 tentang Guru dan Dosen), sebelum dijatuhi sanksi sesuai ketentuan PP No. 53 tahun 2010. Praduga tak bersalah tetap harus dikedepankan. Nantinya dari hasil pemeriksaan,  jika terbukti bersalah maka penegakan aturan tentu harus dilaksanakan. (*)