KLHK Kumpulkan Ahli Perkuat Penegakan Hukum Lingkungan dan Kehutanan

hariansuara.com, Jakarta -  Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengumpulkan 40 pakar lingkungan  untuk memperkuat upaya penegakan hukum di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

“Keberhasilan penegakan hukum oleh KLHK sekitar 550 kasus ke pengadilan dalam tiga tahun ini, tidak terlepas dari dukungan ahli. KLHK berhasil memenangkan keputusan ganti rugi, dan biaya pemulihan lingkungan sebesar Rp. 18,3 triliun, merupakan keberhasilan kolaborasi dengan para ahli yang penuh komitmen,” kata Rasio Ridho Sani, Direktur Jenderal Penegakan Hukum LHK, KLHK, (25/10) dalam Forum Ahli Penegakan Hukum Lingkungan Hidup, yang diselenggarakan KLHK di Bali, 25-28 Oktober 2018.

Rasio Ridho Sani juga menyampaikan apresiasinya atas dukungan para ahli, dalam membantu mengembangkan kebijakan dan langkah-langkah Ditjen Gakkum yang berbasiskan sains dan teknologi.

Salah satu tantangan yang dihadapi penegakan hukum adalah keterbatasan ahli, ungkap Rasio Ridho Sani. “Kasus-kasus kejahatan lingkungan hidup memiliki corak dan model yang berbeda, dengan kasus-kasus hukum konvensional. Kasus lingkungan membutuhkan pembuktian secara ilmiah. Sehingga pelibatan ahli dalam persidangan sangat penting,” tegasnya.

Tidak hanya itu, menurutnya, ahli harus dapat menjelaskan permasalahan lingkungan yang terjadi di lapangan, dan dampak lingkungan yang ditimbulkan, serta mengukur pemulihan lingkungan.

“KLHK memberikan dukungan penuh kepada para ahli. Para ahli yang bersaksi dilindungi undang-undang tidak boleh digugat secara perdata maupun pidana. Mereka adalah pejuang lingkungan, sudah seharusnya pengadilan menolak kriminalisasi para ahli,” terangnya, terkait contoh kasus gugatan perdata kepada Prof. Bambang Hero Saharjo, ahli kehutanan dari IPB.

Sementara itu, Prof. Fachrurrozie Sjarkowi dari Universitas Sriwijaya, mengatakan, menjadi ahli yang memperjuangkan kepentingan lingkungan hidup menjadi kebanggaan dan pengabdian pada bangsa dan negara. “Banyak godaan dari korporasi pelaku kejahatan, tetapi selalu ditolak karena tidak sesuai dengan keilmuan dan keyakinan kami,” ujarnya.

Dr. Andri Wibisana dari Universitas Indonesia. "Memilih menjadi ahli hukum untuk membantu pemerintah, adalah sesuai dengan harapan dan menjadi ekspresi idealisme memperjuangkan lingkungan yang baik dan sehat,” tuturnya.(*)