KPAI, Kemdikbud, Kemenag,  Kementerian PPPA Diskusikan Percepatan Sekolah Ramah Anak

hariansuara.com, Jakarta - Selama ini kekerasan di pendidikan kerap menjadi alasan kuat  berbagai pihak  untuk melakukan percepatan Sekolah Ramah Anak (SRA), padahal untuk sekolah menjadi aman, nyaman dan ramah bagi warga sekolah juga diperlukan ketersediaan sarana dan prasarana yang ramah anak, yaitu yang aman, tidak membahayakan anak, dan mencegah anak agar tidak celaka. Apalagi mengingat wilayah Indonesia rawan bencana.

Hal tersebut mengemuka dalam Focus Group Discussion Bidang Pendidikan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), beberapa waktu lalu di Jakarta. 

Narasumber dalam FGD terdiri dari tiga Kementerian Lembaga, yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (KEMDIKBUD) diwakili oleh Chatarina Muliana Girsang (staf ahli Menteri bidang regulasi); Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) diwakili oleh Lenny N. Rosalin (Deputi Tumbuh Kembang Anak); dan Kementerian Agama diwakili oleh Ahmad Umar (Direktur KSKK Madrasah Ditjen Penfis).  Diskusi di moderator oleh Retno Listyarti (Komisioner KPAI). 

FGD juga dihadiri oleh Dinas Pendidikan dan perwakilan beberapa sekolah dan madrasah di DKI Jakarta, yang sudah menerapkan program SRA, serta sejumlah perwakilan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak dalam bidang perlindungan anak. 

Kegiatan FGD dibuka oleh Susanto, Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).  Dalam sambutannya, Susanto mengingatkan bahwa selama hampir dua tahun ini ada Rancangan Peraturan Presiden (Raperpres) tentang Sekolah Ramah Anak (SRA) dan Raperpres Sekolah Aman yang sudah di bahas antar Kementerian Lembaga. Namun sayangnya,  Raperpres tersebut mandeg, padahal tingkat pembahasannya  sudah sampai KEMENKO PMK. 

FGD ini salah satu agendanya adalah membicarakan kembali nasib RAPERPRES SRA. Mengingat amanat untuk mendorong SRA tertuang dalam Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2017 sebagai tugas dan fungsi KEMDIKBUD dan KEMENAG. Hingga tahun 2018, program SRA telah menjangkau lebih dari 10.000 sekolah di Indonesia, baik sekolah di bawah kewenangan Kemdikbud maupun Kementerian Agama. 

Mengingat dalam INPRES No 1 tahun 2017 KEMENAG dan KEMDIKBUD merupakan dua kementerian yang diamanatkan untuk mendorong percepatan SRA, menurut Ahmad Umar, “KEMENAG saat ini sedang menyiapkan edaran implementasi Sekolah Ramah Anak (SRA) bagi madrasah-madrasah di bawah kewenangan Kemenag. Diharapkan edaran tersebut dapat mendorong percepatan SRA di madrasah-madrasah”. 

Sedangkan Kemdikbud yang sudah memiliki PERMENDIKBUD No 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan, maka menurut Chatarina Girsang, Staf Ahli Menteri bidang Regulasan, KEMDIKBUD akan menyiapkan PERMENDIKBUD khusus untuk mendorong percepatan SRA sebagaimana diamanatkan dalam INPRES tentang Germas Hidup Sehat tersebut. 

Menurut Lenny Rosalin, Deputi Tumbuh Kembang Anak KPPPA, “dalam mengimplementasikan SRA, satuan pendidikan harus sungguh-sungguh menerapkan Kebijakan SRA yang  ditandai dengan  6 komitmen, yaitu  adanya komitmen  tertulis, SK  Tim SRA,  program  yang mendukung SRA, Pendidik dan Tenaga Kependidikan Terlatih Hak-hak Anak, Pelaksanaan proses belajar yang ramah anak  (Penerapan Disiplin Positif), Sarana dan Prasarana yang ramah anak (tidak membahayakan anak, mencegah anak agar tidak celaka), partisipasi anak, dan Partisipasi Orang Tua, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, Stakeholder lainnya, dan Alumni”. (*)