ICJR: Ada Eksekusi Mati, Protes Saja Tidak Cukup

hariansuara.com Jakarta - Buruh Migran Indonesia Tuti Tursilawati dieksekusi pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018. Tuti sebelumnya divonis pidana mati oleh pengadilan karena dianggap terbukti melakukan pembunuhan terhadap majikannya pada 11 Mei 2010.

Dalam keterangan tertulisnya belum lama ini,  Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)memberikan catatan penting mengenai hal ini.

Pertama, ICJR mendesak Pemerintah Indonesia untuk bersikap tegas terhadap Pemerintah Arab Saudi. Selain mengirimkan surat protes dan memanggil duta besar Arab Saudi, Indonesia harus menempuh jalur politik lain.

" Presiden Jokowi harus secara langsung dan segera melayangkan protes keras dan apabila didapat pelanggaran dalam proses eksekusi mati ini, maka sudah saatnya tabiat buruk Arab Saudi ini dibawa ke level yang lebih serius secara internasional."tulis keterangan tersebut.

Menurut ICJR, sudah saatnya pemerintah Indonesia menyatakan kecamannya terhadap eksekusi hukuman mati. Penting untuk diingat, pada awal Januari 2018, Kementerian Luar Ngeri Indonesia melakukan kegiatan Pameran Capaian 3 Tahun Kemlu di Jakarta. Kementerian Luar Negeri Indonesia memaparkan bahwa salah satu capaiannya adalah mengenai perlindungan warga negara di luar negeri. Salah satu bentuk perlindugan tersebut adalah mengenai pembebasan atau penyelamatan warga negara Indonesia dari ancaman pidana mati di luar negeri.    

"Dan perlindungan terhadap buruh migran Indonesia harus lebih ditingkatkan, utamanya di negara-negara yang masih menerapkan hukuman mati. Sama seperti di Indonesia, kasus-kasus hukuman mati sering sekali diperlakukan dengan cara-cara unfair trial, maka harus ada pendampingan maksimal dari negara dalam kasus-kasus seperti ini agar eksekusi mati dapat dicegah dari awal penanganan perkara."(*)