
Jakarta – Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) yang definitf diharapkan dari kalangan profesional, bukan kader partai politik. Dengan berlatar belakang profesional diharapkan bisa menekan konflik kepentingan (conflict of interest).
Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS), Marwan Batubara mengatakan sektor ESDM rentan dengan konflik kepentingan bila berlatar belakang politik.
“Penetapan Menteri ESDM harusnya dari profesional, harus berintegritas dan memiliki keahlian untuk mengelola kekayaan secara strategis. Sebaiknya bukan dari kalangan parpol,” kata Marwan saat dihubungi hariansuaracom, Rabu (7/9/2016).
Selain itu, Menteri ESDM harus punya kemampuan komunikasi dengan kementerian lain. Apalagi, Kementerian ESDM berada di bawah koordinasi Kementerian Kemaritiman.
“Serta harus punya koordinasi yang baik dengan menteri lain,” ujarnya.
Terkait isu Arcandra yang akan kembali menjadi Menteri ESDM juga menjadi perhatiannya. Ia mengkritisi bila Arcandra kembali menjadi Menteri ESDM maka kemungkinan publik akan kecewa.
“Arcandra telah ketahuan berbohong atas tindakannya memilik paspor untuk pengurusan sesuatu hal di sana (Amerika Serikat, red),” tuturnya.
Seperti diketahui, Luhut Binsar Panjaitan ditunjukPresiden Joko Widodo sebagai Pelaksana Tugas Menteri ESDM menggantikan Arcandra Tahar. Penunjukan ini bersifat sementara sampai ada Menteri ESDM defintif penganti Arcandra. (*) Albi Wahyudi
Lakukan login terlebih dahulu untuk menambah komentar dan voting
KOMENTAR TERBARU