KPI Minta Lembaga Penyiaran jadi Media Pendidikan Politik

hariansuara.com, Jakarta - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) berkomitmen mengarahkan lembaga penyiaran menjadi media pendidikan politik yang konstruktif serta melalui siaran pemberitaan yang berimbang dan proposional. 

“Kami menginginkan media penyiaran bersikap adil, obyektif, mengedepankan nilai-nilai pendidikan politik yang positif, dan  memberikan ruang kepada semua peserta pemilu,” kata disampaikan Komisioner KPI Pusat, Hardly Stefano, saat menjadi narasumber acara Sosialisasi Pengaturan Kampanye Pemilihan Umum tahun 2019 yang diselenggarakan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) di Banda Aceh, Nangroe Aceh Darussalam (NAD), Selasa (6/11).

Hardly mengatakan, keberadaan KPI dalam gugus tugas Pemilu 2019 adalah sebagai pendukung bagi KPU dan Bawaslu selaku penyelenggara. Peran ini meliputi pengawasan dan pengaturan kampanye di lembaga penyiaran. 

“Setiap pengaturan kampanye melalui media penyiaran selalu merujuk pada pengaturan yang dibuat oleh penyelenggara Pemilu, khususnya peraturan KPU tentang Kampanye. Setiap temuan potensi pelanggaran penyiaran kampanye akan disampaikan KPI ke forum gugus tugas untuk diputuskan bersama,” jelas Hardly.  

Terkait aturan kampanye di lembaga penyiaran, KPI meminta gugus tugas untuk segera membuat pengaturan yang lebih detail dan terukur. Hal ini agar KPI dapat menilai dengan tegas keberimbangan pemberitaan dan penyiaran Pemilu. 

KPI juga mendorong intensitas siaran tentang tahapan Pemilu dan peserta pemilu yang sesuai dengan koridor penyelenggara. Upaya ini, kata Hardly, diharapkan dapat mendorong peningkatan partisipasi pemilih, sehingga pemilu yang aman, damai dan berkualitas dapat terwujud.    

Anggota Bawaslu, Mochammad Afifuddin, menyampaikan tentang pentingnya peranan gugus tugas pengawasan dan pemantauan pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye pemilihan umum tahun 2019 sebagai wadah koordinasi empat lembaga yaitu Bawaslu, KPU, KPI dan Dewan Pers. 

“Keberadaan gugus tugas diharapkan dapat mencegah terjadinya potensi pelanggaran kampanye. Hal ini sejalan dengan strategi pengawasan Bawaslu yang lebih menekankan pencegahan, selain penindakan dan penegakan regulasi,” katanya.(*)