hariansuara.com, Jakarta - INFID menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap penangkapan melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas Bupati Pakpak Bharat, Remigo Yolando Berutu.
Beberapa hari sebelum penangkapan oleh KPK, Remigo Y. Berutu adalah salah satu panelis dalam Festival HAM Indonesia 2018 di Wonosobo. Festival HAM Indonesia 2018 ini diselenggarakan oleh INFID, Komnas HAM, Kantor Staf Presiden (KSP), Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Wonosobo.
Dalam festival yang dimaksud, Bupati Remigo Y. Berutu berbicara tentang langkah-langkah dan inovasi yang dilakukan oleh Pemkab Pakpak Bharat untuk menjadi Kabupaten HAM (human rights city). Komitmen dan pelembagaan untuk menjadikan Pakpak Bharat menjadi Kabupaten HAM ini juga dituangkan dalam Nota Kesepahaman yang ditandatangani oleh INFID dan Pemkab Pakpak Bharat pada tahun 2017.
Atas kejadian ini, INFID menyampaikan keprihatinan mendalam atas penangkapan Bupati Pakpak Bharat yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi sangat bertentangan dengan salah satu prinsip Kabupaten HAM yaitu demokrasi partisipatoris (participatory democracy) dan tata pemerintahan yang akuntabel (accountable governance), dimana transparansi dan akuntabilitas adalah bagian yang sangat penting.
INFID akan lebih ketat menjalankan rekomendasi Komite Penasihat Dewan HAM PBB sebagaimana disampaikan dalam laporan ke Dewan HAM PBB pada bulan Juli tahun 2015 (A/HRC/30/49), yang pada paragraf 76 disebutkan menekankan dampak negatif dari korupsi pada penikmatan hak asasi manusia dan merekomendasikan strategi terpadu untuk mempromosikan hak asasi manusia dan untuk memerangi korupsi”.
Untuk perbaikan implementasi Kabupaten/Kota HAM ke depan, INFID akan merintis kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selain dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).
INFID berharap agar ditangkapnya Bupati Pakpak Bharat oleh KPK tidak menghentikan dan menutup jalan bagi berlangsungnya implementasi Kabupaten HAM di Pakpak Bharat sehingga dampaknya akan bisa dinikmati oleh warga Pakpak Bharat.(*)
(Foto: Gedung KPK / Istimewa)
Lakukan login terlebih dahulu untuk menambah komentar dan voting
KOMENTAR TERBARU