Ini Desakan Masyarakat Sipil Indonesia ke Pemerintah Jelang KTT G20 di Argentina

hariansuara.com, Jakarta - Negara-negara yang tergabung dalam The group of twenty (G-20) yang merupakan kontributor hampir 90% PDB dunia, 80% total perdagangan dunia serta dua per tiga penduduk dunia ini, akan kembali mengadakan pertemuan  Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 tahun ini yang diselenggarakan pada tanggal 30 November hingga 1 Desember 2018 di Argentina.  Sebagai salah satu anggota G20, Indonesia kerap dianggap belum terlalu memiliki posisi tawar yang cukup kuat dalam mempengaruhi keputusan dan komitmen G20. 

Oleh karena itu  kelompok Organisasi masyarakat sipil Indonesia yang tergabung di dalam Forum Masyarakat Sipil untuk Kebijakan Luar Negeri  Indonesia (Indonesia Civil Society Forum on Foreign Policy – ICFP) menyampaikan beberapa desakan secara spesifik kepada Pemerintah Republik Indonesia dan negara-negara G20 lainnya.  

Desakan masyarakat sipil tersebut antara lain berkaitan dengan komitmen dan kerja sama negara-negara G20 dalam mengatasi ketimpangan, penyehatan finansial dan reformasi perpajakan, pencegahan korupsi dan penghindaran pajak, serta komitmen transisi energi dan penanganan perubahan iklim.

Publish What You Pay Indonesia menyoroti  komitmen negara-negara G20 khususnya terkait transparansi, anti-korupsi dan kerja sama perpajakan dan penyehatan fiskal. Koordinator nasional PWYP Indonesia, Maryati Abdullah, mendesak agar negara-negara G20 serius dalam menindak dan mencegah praktik aliran uang ilegal yang berasal dari praktik penghindaran dan pengemplangan pajak, pencucian uang dan tindakan kriminal lainnya dengan membentuk mekanisme pengawasan yang tepat. Terutama bagi negara-negara yang memiliki sumber daya alam dan cadangan yang kaya sebagai sumber perekonomian dan pembangunan. 

"Lebih lanjut, Indonesia perlu mendorong percepatan implementasi  Automatic Exchange of Information (AEoI) agar dapat berjalan secara baik dan efektif, apalagi kerangka pelaksanaan AEoI di level nasional sudah masuk dalam strategi nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) yang baru baru ini ditetapkan." katanya.

Maryati juga meminta agar Presiden Joko Widodo harus mendesak negara-negara G20 yang belum memiliki komitmen dan regulasi mengenai pembukaan beneficial ownership (BO) agar segera mensahkan, dan bagi negara-negara yang sudah memiliki peraturan soal BO agar segera menyusun strategi implementasi Bersama untuk memastikan agar perusahaan-perusahaan tidak lagi mengambil keuntungan dari tertutupnya data BO, sehingga praktek-praktek pencucian uang, pendanaan teorisme, penghindaran pajak dan korupsi dapat dicegah secara massif.

“Indonesia dan negara-negara G20 juga harus mendesak dan mengawal perusahaan multinasional terkait implementasi transparansi keuangan dan country-by-country reporting yang dapat diakses antar negara, termasuk kerja sama dalam penanganan BEPS (Base Erosion Profit Shifting) untuk meningkatkan penerimaan negara. Bagaimanapun, pembiayaan pembangunan dan penanggulangan ketimpangan sangat ditentukan oleh bagaimana penanganan fiskal di masing-masing negara anggota yang juga membutuhkan kerja sama global ” Lanjut Maryati.

Sementara itu Hamong Santono, Senior Officer INFID, meminta pemerintah harus menjadikan pertemuan G20 sebagai arena untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan bersama yang tidak dapat diatasi hanya oleh pemerintahan Indonesia sendiri seperti masalah ketimpangan. Masalah ketimpangan yang terjadi di Indonesia salah satunya disebabkan oleh sulitnya akses terhadap kerja yang layak, karena salah satu cara seseorang keluar dari kemiskinannya adalah lewat kerja yang layak.

" Akses kerja yang semakin sulit, ditambah dengan adanya revolusi industri yang menggantikantenaga kerja dengan robotik akan berdampak pada bertambahnya jumlah pengangguran. Untuk itu pemerintah harus mendorong pembiayaan pembangunan bersama oleh negara-negara G20 kepada negara berkembang untuk memberikan peningkatkan kualitas tenaga kerja melalui reskilling dan up-skilling sebagai bagian dari penciptaan kerja layak yang menjadi salah satu tujuan yang ingin dicapai pada pertemuan ini." tuturnya.

“Sebagai forum yang dinilai sangat penting dan diharapkan memberikan dampak besar bagi Negara Indonesia maka seharusnya pemerintah mempersiapkan pertemuan G20 ini dengan lebih inklusif yang melibatkan partisipasi organisasi masyarakat sipil secara luas."

Sementara itu, Prakarsa mendesak agar  Presiden Joko Widodo segera mereformasi sistem perpajakan Indonesia agar sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan Sosial. Insentif pajak pada kelompok kaya dan korporasi bagaikan dua sisi mata pedang. Dukungan insentif pajak yang mendorong pada peningkatan investasi dinilai terlalu berlebihan yang pada akhirnya justru mencederai keadilan dalam perpajakan. Pemerintah Indonesia juga perlu serius menangani aliran dana haram (illicit financial flows) keluar Indonesia yang menyebabkan kapabilitas fiskal Indonesia yang terbatas. Berbagai komoditas terutama yang berasal dari sumber daya alam yang menjadi pintu masuk aliran dana haram perlu segera dibenahi.

"Jika tidak eksploitasi yang dilakukan tidak hanya menghasilkan kerusakan tapi juga deplesi tanpa memberikan keuntungan ekonomi. Pemerintah perlu memanfaatkan peluang pendanaan yang berkelanjutan dan mandiri salah satunya dari mengejar piutang pajak dari wajib pajak yang jumlahnya mencapai 54 triliun rupiah sehingga dapat membantu pendanaan pemerintah yang berkelanjutan. Presiden Joko Widodo harus memanfaatkan forum G20 utk menindaklanjuti UU AEOI secara massif dan konkrit; kerja sama antar anggota G20 utk penanganan illicit financial flows; perbaikan tata kelola pajak; sharing knowledge sistem dan kapasitas otoritas pajak dll"katanya.

Transparency International Indonesia (TI-Indonesia)  juga menyoroti komitmen anti-korupsi Indonesia dalam KTT G-20 di Argentina, terutama komitmen Indonesia dalam peningkatan standar program anti korupsi BUMN.

 “Peraturan Mahkamah Agung No. 13 tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi perlu dipahami oleh BUMN, karena dalam peraturan tersebut menyatakan bahwa korporasi termasuk BUMN dapat dijatuhi sanksi pidana apabila korporasi memperoleh keuntungan dari tindak pidanadan korporasi tidak melakukan langkah-langkah pencegahan korupsi yang memadai. Selain itu juga sudah ada BUMN yang telah dijadikan sebagai tersangka tindak pidana korupsi oleh KPK, yaitu Nindya Karya. Di tingkat internasional, B-20 dan C-20 pun juga telah mendesak negara anggota G-20 untuk meningkatkan standar program anti korupsi dari BUMN. Oleh karena itu, seharusnya pemerintah seharusnya mendorong BUMN untuk menunjukkan kepemimpinannya dalam upaya pencegahan korupsi” ujar Dadang Trisasongko, Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia (TI-Indonesia).(*)

(Foto: Istimewa)