PHB Dompet Dhuafa Akan Dampingi Kaum Dhuafa Pendampingan Hukum

hariansuara.com, Jakarta - Satu dari tiga perempuan usia 15-64 tahun di Indonesia mengalami kekerasan oleh pasangan dan selain pasangan selama hidup mereka. Kekerasan yang dialami perempuan paling banyak berupa kekerasaan seksual. Dalam memberikan bantuan hukum, Dompet Dhuafa  telah menyiapkan  Pusat Bantuan Hukum (PBH) sebagai lembaga bantuan hukum bagi masyarakat dhuafa. 

“Dompet Dhuafa membuat pusat bantuan hukum ( PBH) untuk mendampingi kaum dhuafa yang memerlukan bantuan hukum. Karena banyak sekali kekerasan yang terjadi dan dialami oleh siapa saja tanpa mengenal jenis kelamin. Kekerasan akan menimbulkan efek yang sangat luar biasa yang dapat menyerang psikis korban yang mengalaminya.” kata drg. Imam Rullyawan MARS selaku Direktur Utama Dompet Dhuafa.

Menurut laporan tahunan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), sejumlah 348.446 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dan ditangani selama tahun 2017. Sebanyak 89,4 persen korban telah dibantu sepanjang 2017, naik dari 69,7 persen di 2016. Kesadaran dan keberanian warga masyarakat dalam membela hak-hak perempuan menjadi salah satu kunci perlindungan terhadap hak asasi manusia ini.

Dompet Dhuafa mendukung dan mendorong kampanye ini dengan mensosialisasikan dan menggerakkan kesadaran serta perjuangan agar semakin banyak masalah serupa tertangani dan tidak terulang kembali. Perempuan yang tinggal di daerah perkotaan lebih banyak mengalami kekerasan dibanding mereka yang tinggal di pedesaan. Sebanyak 36,3 persen perempuan mengalami kekerasan di perkotaan sementara di pedesaan presentasenya sebesar 29,8 persen.  

Mulai tanggal 25 November - 10 Desember merupakan 16 hari Gerakan Anti Kekerasan terhadap Perempuan yang digalakkan secara internasional disesuaikan dengan rentetan kampanye-kampanye perjuangan Hak Asasi Manusia

Kampanye terhadap bentuk-bentuk kekerasan yang berpotensi terjadi kepada perempuan, serta bagaimana mencari perlindungan dan pendampingan hukum menjadi salah bagian tanggung jawab masyarakat yang perlu terus disosialisasikan untuk meminimalisir risiko terulangnya kasus tersebut.(*)