ABK Yang Disandera di Filipina Akhirnya Kembali ke Keluarga

hariansuara.com, Jakarta - Usman Yunus WNI/ABK Kapal Ikan korban penyanderaan kelompok bersenjata di Filipina Selatan akhirnya kembali ke keluarganya. Usman Yunus disandera di Filipina Selatan selama 2 bulan 26 hari sejak 11 September 2018.

Kementerian Luar Negeri, Kamis (13/12), melaksanakan acara serah terima kepada keluarga di Manila. Acara dipimpin oleh Wakil Menteri Luar Negeri M. Fachir.

Wakil Menteri Luar Negeri menegaskan bahwa keberhasilan pembebasan sandera Usman merupakan buah kerja keras Pemerintah dan dukungan seluruh masyarakat Indonesia. Pihak keluarga yang diwakili oleh Julianti, isteri korban menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas kerja keras Pemerintah Indonesia dalam membebaskan suaminya.

Usman Yunus bersama dengan 1 (satu) orang WNI/ABK lainnya telah diculik dan disandera oleh kelompok bersenjata di perairan dekat Pulau Gaya, Samporna, Sabah, Malaysia pada 11 September 2018. Upaya pembebasan Usman Yunus berhasil dilakukan atas kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Filipina. Dalam hal ini, serah terima Usman Yunus dari Pemerintah Filipina kepada Pemerintah Indonesia telah diwakili oleh Duta Besar RI untuk Filipina pada tanggal 10 Desember 2018 di Manila, Filipina.

Saat ini masih terdapat 3 orang WNI/ABK yang menjadi korban penculikan kelompok bersenjata di Filipina Selatan. Upaya pembebasan ketiga WNI/ABK tersebut terus dilakukan dan Menteri Luar Negeri mengharapkan dukungan dari semua pihak agar upaya yang saat ini tengah dilakukan, dapat segera membuahkan hasil.

​Guna mencegah berulangnya insiden penculikan dan penyanderaan terhadap WNI/ABK yang bekerja di perairan Sabah, Pemerintah Indonesia telah mendesak Pemerintah Malaysia, khususnya Pemerintah Negara Bagian Sabah, untuk meningkatkan pengamanan di kawasan perairan Timur Malaysia yang berbatasan dengan Filipina. Perwakilan RI di Malaysia juga telah mengeluarkan himbauan agar WNI/ABK dan nelayan yang bekerja di perairan Sabah untuk meningkatkan kewaspadaan dan tidak bekerja apabila tidak ada jaminan keamanan dari aparat setempat.(*)