CIPS: Kurikulum Antikorupsi Harus Relevan dan Sesuai Zaman

hariansuara.com, Jakarta -  Inisiatif KPK yang bekerjasama dengan beberapa kementerian untuk menerapkan pendidikan antikorupsi di seluruh instansi pendidikan di Indonesia perlu didukung. Namun pemerintah juga harus bisa memastikan kurikulum antikorupi relevan dan bisa sesuai dengan perkembangan zaman.

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Pandu Baghaskoro mengatakan, keberlangsungan dan relevansi dari kurikulum tersebut harus menjadi perhatian penting pemerintah. Untuk itu, rancangan kurikulumnya harus melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di dalam isu dan pemberantasan korupsi.

 “Meskipun pendidikan antikorupsi ini sebetulnya sudah diterapkan sejak beberapa tahun lalu, namun pelaksanaannya belum diwajibkan dan hanya beberapa instansi pendidikan yang sudah melakukannya. Dengan kerjasama ini, kementerian terkait akan menyusun kurikulum pendidikan antikorupsi serta mewajibkan institusi pendidikan dibawahnya untuk melaksanakan kurikulum ini pada tahun ajaran 2019/2020 mendatang,” jelas Pandu dalam siaran persnya belum lama ini.

Di dalam kurikulum tersebut, lanjutnya, sebaiknya juga berisikan mengenai berbagai tindakan pencegahan dan juga praktek pengawasan terhadap korupsi. Hal ini diharapkan bisa memperkat pemahaman siswa mengenai bentuk korupsi, tindakan pencegahan dan juga tindakan pengawasannya. Hal ini penting karena korupsi adalah sebuah budaya yang pencegahannya membutuhkan partisipasi aktif masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat juga untuk dapat memahami cara pengawasan tata kelola dan penindakan terhadap praktik korupsi

Selain itu, penerapan nilai-nilai antikorupsi juga harus dilakukan di lingkungan dunia pendidikan, seperti misalnya kejujuran dan transparansi. Diharapkan dengan adanya penerapan nilai kejujuran dan budaya transparansi, dunia pendidikan akan dapat menekan potensi terjadi tindak kecurangan dan hal-hal yang berkaitan dengan korupsi.(*)'

(Foto: Ilustrasi / 123rf)