Korupsi Pendidikan Langgar Hak Anak Dapatkan Pendidikan Berkualitas

hariansuara.com, Jakarta - Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melibatkan kepala Dinas Pendidikan dan sejumlah Kepala Sekolah dalam naungan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Sekolah Menengah Pertama di kabupaten Cianjur. Uang Rp 1.5 Milyar yang berhasil didapat KPK dari hasil OTT diduga berasal dari 140 kepala sekolah, yang merupakan hasil pemotongan anggaran  pembangunanan fasilitas pendidikan untuk 140 SMP di Cianjur yang berasal dari dana alokasi khusus (DAK). 

DAK untuk pembangunan fasilitas pendidikan justru dipangkas sejak awal dengan pihak-pihak tertentu. Sehingga yang menjadi korban adalah seluruh peserta didik di Cianjur. Padahal, anggaran tersebut seharusnya digunakan untuk membangun fasilitas pendidikan di 140 SMP di Kabupaten Cianjur. Beberapa di antaranya untuk pembangunan ruang kelas dan laboratorium.  

“KPAI mengapresiasi keberhasilan KPK melakukan OTT terhadap Bupati Cianjur, semoga menjadi pembelajaran bagi kepala daerah lainnya. Korupsi pendidikan adalah kejahatan luar biasa, karena  berdampak signifikan dan dasyat terhadap keselamatan peserta didik, kualitas pendidikan dan masa depan bangsa. Bagaimana mau mendidik anak berkarakter jujur, sementara kepala sekolah, kepala dinas dan kepala daerahnya mencontohkan korupsi,” urai Retno Listyarti, Komisioner KPAI bidang Pendidikan. 

Selama ini, ada sejumlah masalah dalam jabatan kepala sekolah yang terjadi hampir di seluruh Indonesia. Pertama , tata cara pengangkatan kepala sekolah yang prosedurnya tak melibatkan pihak luar atau lembaga yang diperkirakan independen, semisal dewan pendidikan, dapat ditafsir proses dan hasil perekrutannya tidak lagi didasarkan pada pertimbangan obyektif, tetapi yang dominan adalah pertimbangan subyektif. Bahkan, kepala sekolah dapat dicopot sewenang-wenang oleh kepala daerah, karena yang bersangkutan akan menempatkan tim suksesnya sebagai bentuk imbalan. 

Kedua, masalah antre calon kepala sekolah yang terlalu panjang. Akibat daftar antre yang terlalu panjang, ada calon yang sudah memasuki masa pensiun tidak kebagian menjadi kepala sekolah. Pertanyaan setiap orang adalah mengapa Dinas-dinas Pendidikan di berbagai daerah mengambil kebijakan mengadakan atau membuat daftar antre yang terlalu panjang? Alhasil, bagaikan antre yang terlalu panjang saat akan memperoleh tiket kereta api, lahirlah calo yang menawarkan kemudahan: Anda tidak perlu antre, tetapi harga tiket agak sedikit mahal. Bahkan ada yang tidak sabar antre mencari calo tiket lain walau harganya sangat mahal.

Padahal, sesuai Permendiknas Nomor 28 Tahun 2010, Pasal 3 Ayat (2), waktu antre yang dimulai dari tahap persiapan sampai pengangkatan dan penempatan calon menjadi kepala sekolah hitungan waktunya selama dua tahun.  Daftar antrean calon kepala sekolah menjadi kepala sekolah melebihi waktu dua tahun merupakan bentuk pelanggaran hukum. Selain itu, juga berdampak psikologis yang menekan calon kepala sekolah antrean. 

Ketiga, masalah penempatan kepala sekolah. Publik tak tahu dasar dan kriteria seorang calon kepala sekolah ditempatkan di suatu sekolah, Akhirnya setiap orang berpikir jika ditempatkan menjadi kepala sekolah di sekolah yang unggul (favorit), kemungkinan calon kepala sekolah berkompetensi tinggi. Dugaan yang mendekati kepastian, semakin besar kompetensi yang dimiliki seorang calon, ia akan dihadiahi bertugas jadi kepala sekolah di sekolah unggulan. Seharusnya, yang jadi harapan publik adalah semakin rendah tipe sekolah, semakin membutuhkan calon yang berkompetensi tinggi. Dengan begitu, barulah dapat terjadi perubahan di suatu sekolah, yaitu terangkatnya tipe sekolah dari semula bertipe reguler jadi sekolah bertipe unggul.

Keempat, masalah mutasi kepala sekolah. Dinas-dinas Pendidikan diduga tidak memiliki dasar, kriteria, dan peta acuan memutasi kepala sekolah.  Banyak kepala sekolah di mutasi ke sekolah lain disaat akan memasuki masa pensiun setahun lagi. Pertimbangan mutasi seperti ini sungguh tidak mempertimbangkan efektivitas serta hasil pencampaian program pengelolaan sekolah. 

Mekanisme pengangkatan kepala sekolah di berbagai daerah yang tidak mempertimbangkan kualitas, tetapi lebih mempertimbangkan kedekatan  (nepotisme), akan berdampak buruk bagi peserta didik dan kualitas pendidikan di daerah tersebut. 

“Jadi seharusnya, untuk menghindari KKN, kepala-kepala daerah sejatinya memilih kepala sekolah secara transparan melalui seleksi terbuka lelang jabatan kepala sekolah, seperti pernah dilakukan Pemprov DKI Jakarta di era Gubenur Joko Widodo pada 2013,sehingga besar peluang daerah untuk mendapatkan kepala sekolah yang berkualitas,” ujar Retno.

Retno menambahkan, bahwa kualitas kepala sekolah sangat menentukan kemajuan suatu sekolah mengingat salah satu fungsi kepala sekolah adalah  penjaga mutu/kualitas pendidikan di sekolah yang dipimpinnya.(*)