Korupsi di Indonesia Enam Puluh Persennya Terjadi di Sektor Swasta

hariansuara.com, Jakarta - Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM, Rimawan Pradiptyo, mengatakan enam puluh persen korupsi yang terjadi di Indonesia terjadi di sektor swasta, bukan di sektor publik.

“Selama ini Anda berpikir korupsi itu di sektor publik. Korupsi terbesar bukan di sektor publik, meskipun yang diatur itu 90 persen sektor publik. Korupsi terbesar ada di korporasi swasta, senilai 119,7 triliun dari tahun 2001-2015, itu sekitar 60 persen dari nilai yang dikorupsi,” tuturnya dalam Research Dissemination Day FEB UGM, Sabtu (15/12) di Auditorium Gedung Pusat Pembelajaran FEB, dilansir dari laman UGM, Senin, (17/12).

Rimawan memaparkan hasil penelitian yang dilakukannya bersama Putu Sanjiwacika Wibisana dan Putu Arya Wigita berjudul “Is Ignorance Bliss? An Experimental Approach to Estimate the Impacts of Unregulated Corruption”.

"Nilai korupsi yang dilakukan korporasi swasta jauh lebih tinggi dibandingkan korupsi yang dilakukan di sektor publik yang jumlahnya sekitar 74 triliun dalam periode yang sama. Namun, hukuman finansial yang diberikan kepada korporasi swasta masih relatif kecil." katanya.

Persoalan yang berkaitan dengan banyaknya jenis korupsi yang masih belum diatur di Indonesia mendorong mereka untuk mengukur jumlah serta dampak dari korupsi yang tidak diatur tersebut melalui eksperimen laboratorium.

“Di Indonesia banyak korupsi yang tidak diatur. Salah satunya adalah korupsi swasta, lalu ada illicit enrichment, trading of influence, dan foreign bribery, itu belum diatur dalam undang-undang di Indonesia meskipun kita sudah meratifikasi UNCAC,” terang Rimawan.

Dalam eksperimen yang dilakukan, ketiga peneliti merancang skenario menggunakan Public-Good Embezzlement (PGE) dan Public-Goods Bribery (PGB) Games yang dapat merepresentasikan penyuapan, pemerasan, serta penggelapan. Eksperimen tersebut menunjukkan beberapa hasil, di antaranya bahwa kontribusi masyarakat lebih tinggi dalam korupsi yang tidak diatur.

“Sepertinya orang justru stres dan tidak mau berkontribusi ketika ketahuan bahwa korupsinya diatur dan diumumkan ke publik bahwa ada orang yang mengambil uang Anda. Di satu sisi kalau korupsi hukuman semakin keras itu meningkatkan welfare efficiency, tetapi di sisi lain ketika ini terjadi pengukurannya dampaknya muncul revelation aversion ini,” jelasnya.(*)

(Foto: Ilustrasi / Express.co.uk)