Badan POM Musnahkan 10,7 Miliar Obat dan Makanan Ilegal

hariansuara.com, Jakarta -  Pada pertengahan Desember 2018, BPOM RI kembali memusnahkan produk obat dan makanan ilegal hasil pengawasan dan penyidikan di sejumlah wilayah Indonesia. Selasa, (18/12), kemarin,  BPOM RI melalui Balai Besar POM (BBPOM) di Surabaya memusnahkan 962 item (446.452 pcs) produk obat dan makanan ilegal dengan nilai keekonomian mencapai lebih dari 10,7 miliar rupiah di Surabaya.

Obat dan makanan ilegal tersebut terdiri atas 289 item (176.030 pcs) obat tradisional ilegal senilai lebih dari 5,5 miliar rupiah; 69 item (59.936 pcs) pangan ilegal senilai lebih dari 2,5 miliar rupiah; 115 item (21.058 pcs) obat ilegal senilai lebih dari 760 juta rupiah; dan 242 item (17.440 pcs) kosmetik ilegal senilai lebih dari 272,7 juta rupiah. Di samping itu, dimusnahkan juga 247 item (171.988 pcs) kemasan pangan ilegal senilai lebih dari 1,6 miliar rupiah. Seluruh barang bukti yang dimusnahkan tersebut telah mendapatkan Ketetapan Pemusnahan dari Pengadilan Negeri Setempat.

Kepala BPOM RI, Penny K. Lukito mengatakan bahwa pemusnahan ini merupakan upaya BPOM RI untuk melindungi masyarakat terhadap bahaya yang dapat ditimbulkan akibat mengonsumsi produk yang tidak memenuhi syarat dan mencegah peredaran kembali produk ilegal. Produk yang dimusnahkan merupakan hasil pengawasan dan penyidikan terhadap peredaran produk obat dan makanan ilegal tahun 2018 di Surabaya.

Produk yang dimusnahkan BBPOM di Surabaya selama tahun 2018 lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya karena ada peningkatan temuan tahun sebelumnya. Lebih lanjut Kepala BPOM RI menyampaikan, sampai saat ini masih banyak beredar produk obat dan makanan yang tidak memenuhi syarat. Belum lama ini pada Oktober 2018, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) BBPOM di Surabaya menemukan produk kosmetik ilegal/tanpa izin edar dan mengandung bahan berbahaya di sebuah grosir di Surabaya senilai 1,7 miliar rupiah. 

“Temuan produk obat dan makanan ilegal dan mengandung bahan berbahaya akan terus kami tindak lanjuti dengan proses pro-justitia,’’ lanjutnya.

Penny menagatakan Ini merupakan kejahatan kemanusiaan karena sangat membahayakan kesehatan terutama untuk kelompok masyarakat yang sedang membutuhkan pengobatan, bayi, anak kecil, ataupun orang tua dan mengancam generasi penerus bangsa. Untuk itu kami terus meningkatkan koordinasi lintas sektor demi memperkuat sistem pengawasan obat dan makanan di Indonesia. Kami juga bekerja sama dengan penegak hukum untuk memastikan pelaku mendapatkan hukuman maksimal. 

“Jika kejahatan di bidang obat dan makanan tersebut dilakukan dengan sengaja, maka kami terus meningkatkan upaya penindakan dan penegakan hukum bersama dengan mitra penegak hukum lain seperti Kepolisian, Kejaksaan dan lainnya,” ungkap Kepala BPOM RI.(*)

(Foto: Ilustrasi obat / New York Post)