Ini Tanggapan PPI Taiwan Soal Mahasiswa Indonesia yang Diduga Menjadi Korban Kerja Paksa

hariansuara.com, Jakarta - Menanggapi tentang mahasiswa Indonesia  yang diduga menjadi korban kerja paksa di Taiwan, Perhimpunan pelajar Indonesia (PPI)  dalam laman ppitaiwan.org, Kamis, (3/1/2019), menyampaikan beberapa hal. 

Yang pertama, kasus double track atau kuliah dan magang ini memang sudah menjadi perhatian yang lama PPI secara organisasi. PPI Taiwan Bersama dengan rekan-rekan PPI Kampus telah mengidentifikasi berbagai masalah di program ini dan telah melaporkan dan terus berkoordinasi dengan perwakilan Indonesia di Taiwan yaitu Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei (KDEI Taipei) untuk mencari penyelesaian masalah ini.

Yang kedua, program kuliah sambil kerja (magang) adalah salah satu program legal dibawah kebijakan New Southbound Policy (NSP) dengan nama Industrial Academia Collaboration. Ada 69 universitas dan sekitar 6 sampai 10 universitas yang fokus dengan pelajar dari Indonesia.

Yang ketiga bahwa pelajar yang mengikuti program ini harus bekerja adalah LEGAL. Teman-teman mahasiswa memang harus bekerja (magang) untuk memenuhi biaya sekolah dan hidupnya karena tidak ada beasiswa. Ada beberapa universitas hanya memberikan beasiswa 6 bulan sampa 1 tahun saja.

Yang ke-empat, setelah kami mengonfirmasi ke beberapa mahasiswa di universitas yang disebut dalam pemberitaan, memang ada kelebihan jam kerja dari yang telah ditentukan (20 jam per minggu untuk pelajar). Seluruh jam kerja yang dilakukan tetap diberikan gaji dan kata “kerja paksa” sebenarnya kurang tepat untuk hal ini. Sejauh ini ada beberapa mahasiswa yang mengeluh capek dan ada juga beberapa mahasiswa yang menikmati hal ini.

Yang kelima, memang hal ini perlu perhatian segera pemerintah Indonesia untuk turun langsung ke Taiwan, sehingga bisa langsung memonitoring langsung implementasi program kuliah magang termasuk didalamnya sejauh mana peran dan juga keterlibatan agen dengan permasalahannya.

Dengan jumlah mahasiswa yang semakin bertambah (saat ini ada lebih dari 6000 pelajar di Taiwan) dengan berbagai dinamika permasalahan yang dihadapi, sudah selayaknya dipertimbangkan untuk adanya staff pendidikan yang setara dengan Atase untuk membantu pemerintah mengelola, memonitoring, dan mengevaluasi program-program kerjasama yang ditawarkan antara Indonesia dan Taiwan.

PPI Taiwan dan Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) Taipei mulai dari beberapa tahun lalu hingga saat ini sedang melakukan pendalaman terhadap informasi yang berkembang mengenai program kuliah magang ini. Namun demikian, untuk mencegah dampak negatif lebih jauh, Pemerintah Indonesia melalui KDEI Taipei sedang mengkoordinasikannya dengan otoritas terkait di Taiwan guna menyepakati solusi bersama. Permasalahan ini muncul karena sejumlah pihak melakukan perekrutan dan pengiriman mahasiswa magang secara masif, sementara kedua belah pihak belum menyepakati detail pengelolaannya melalui suatu technical arrangement.(*)

(Foto: PPI Taiwan / facebook @pengurusppitaiwan)