BPKN Minta Pemerintah Pulihkan Pelayanan BPJS Kesehatan

hariansuara.com, Jakarta Mencermati semakin luasnya Rumah Sakit (RS) yg menghentikan layanan kesehatan BPJS sejak awal Januari 2019 dengan berbagai alasan, termasuk belum terakreditasinya RS, ataumasih dalam proses perpanjangan akreditasi RS, atau tidak memenuhi syarat rekredensialingdan Surat Izin Operasional RS yang belum terbit, BPKN sangat concern atas insiden tersebutdan sebenarnya BPKN sudah menyampaikan potensi insiden ini pada Catatan Akhir Tahun BPKN yg disampaikan tanggal 17 Desember 2018 lalu. Hal ini sangat berpotensi merugikan akses masyarakat konsumen yang membutuhkan layanan kesehatan.

Ardiansyah Parman, Ketua BPKN menyampaikan, BPKN meminta Kemenkes dan BPJS segera melakukan pemulihan operasional pelayanan kesehatanBPJS atas RS bersangkutan, termasuk exit strategy bagi keberlangsungan pelayanan kesehatan (yankes) masyarakat di wilayah. Dengan demikian pasien RS di wilayahtersebut tetap bisa mendapatkan pelayanan optimal dari BPJS.

"Pemerintah segera menyelesaikan kewajiban tunggakan BPJS kepada RS.Pemerintah memberikan kepastian reimbursement BPJS untuk memastikankeberlangsungan operasional RS yang bersangkutan dalam melayani pasien BPJS. Pemerintah segera membenahi sistem dan manajemen pengelolaan BPJS.RS untuk segera memenuhi persyaratan perizinan dan akreditasi," tuturnya.

BPKN menyayangkan terjadinya insiden pelayanan pasien BPJS yang terganggu. Sesuai UU No.36 tahun 2009, seharusnya rumah sakit menangani terlebih dahulu pasien terutama pasien dengan kondisi kritis, memberi pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, antidiskriminasi,dan efektif.

 BPKN mencermati diperlukannya perbaikan berspektrum luas, bukan tambal sulam. Banyakhal terkait sistem dan manajemen pengelolaan BPJS yang perlu diperbaiki, seperti percepatansistem perizinan dan akreditasi, akses terhadap unit-unit pelayanan kesehatan di wilayah,ketersediaan dokter dan tenaga medis, akses obat dan ketersediaannya, operasional dan logistik tenaga medis di wilayah geografis sulit, dll.Fokus BPKN saat ini adalah mengembalikan pelayanan kesehatan BPJS agar tidak terganggukhususnya pasien kritis. 

“Selanjutnya BPKN menghimbau agar pasien kritis yg tidak dilayani RSagar mengadukannya ke BPJS, Kemenkes, BPKN atau LPKSM terdekat. Serta mengingatkan Pasien BPJS Mandiri agar segera melunasi tunggakan iuran bulanannya untuk membantu aliran kas BPJS dan tentunya hal ini akan membantu keberlangsungan pelayanan RS kepadapasien BPJS”, pungkas Ardiansyah.(*)