Pantau Gambut Temukan 4 Faktor Penghambat dalam Tugas Pembantuan Implementasi Restorasi Gambut

hariansuara.com, Jakarta - Sepanjang tahun 2018, kegiatan restorasi gambut di 7 provinsi prioritas (Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Papua) dilakukan dengan skema tugas pembantuan. 

Laporan terbaru Pantau Gambut bertajuk Tugas Pembantuan Pemerintah Daerah dalam Restorasi Gambut: Temuan dalam Implementasi 2018 yang diluncurkan pada Rabu, 23 Januari 2019 mengemukakan temuan 4 (empat) faktor penghambat utama antara lain keterlambatan penyaluran anggaran, ketidakselarasan rencana kegiatan restorasi, kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dengan daerah dan antara lembaga di daerah, serta lemahnya pengawasan dan kendali kualitas pekerjaan restorasi

Laporan Pantau Gambut menelaah temuan-temuan tersebut berdasarkan kajian yang dilakukan melalui desktop study dan observasi lapangan. Desktop study yang dilakukan meliputi peraturan-peraturan terkait restorasi gambut dan tugas pembantuan, sementara data observasi lapangan dikumpulkan dari laporan Simpul Jaringan Pantau Gambut di tingkat nasional dan 7 provinsi prioritas sejak September hingga Desember 2018. 

Keterlambatan penyaluran anggaran merupakan salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan Tugas Pembantuan, yang baru mulai dilakukan pada 2018 ini. Anggaran yang terlambat terdistribusi tentunya mempersempit waktu pelaksaan kegiatan restorasi dan kurang mendapat fokus dari perangkat daerah yang juga telah memiliki program tersendiri di tingkat daerah.

Poin selanjutnya dari temuan Pantau Gambut adalah bahwa program restorasi pada 2018 melibatkan banyak instansi pemerintah di pusat dan daerah serta kelompok-kelompok masyarakat. Namun, pelibatan banyak pihak ini belum dibarengi dengan peningkatan koordinasi sehingga terdapat perbedaan rencana kegiatan dan masih terdapat ego sektoral terutama di antara lembaga pemerintah.

“Kendala-kendala dalam tugas pembantuan tersebut memerlukan solusi strategis dari seluruh pemangku kepentingan agar kegiatan restorasi dapat berjalan lebih efektif di tahun 2019 ini dan tahun-tahun mendatang,” ujar Feri Irawan, Direktur Perkumpulan HIjau yang merupakan Simpul Jaringan Pantau Gambut di wilayah Jambi.

Pelaksanaan tugas pembantuan di Jambi merupakan salah satu sorotan Pantau Gambut dalam laporan ini. Simpul Jaringan Pantau Gambut Jambi menemukan bahwa lemahnya pengawasan dan kendali kualitas pekerjaan infrastruktur restorasi melalui skema tugas pembantuan memberikan dampak terhadap perkebunan pinang yang menopang perekonomian warga Desa Sungai Terap, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Pantau Gambut berharap laporan dan temuan lapangan ini dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh lembaga terkait serta menarik pemangku kepentingan lainnya untuk ikut berkontribusi tercapainya target restorasi gambut yang ditetapkan pemerintah.(*)

(Foto: Gambut / WRI Indonesia)