Koalisi PWYP Sampaikan Masukan Pertanyaan Debat Kandidat Capres-cawapres

hariansuara.com, Jakarta - Debat  kandidat Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) putaran kedua dengan tema pangan, energi, infrastruktur, sumber daya alam (SDA) dan lingkungan hidup akan dihelat pada 17 Februari 2019 bulan depan. 

Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, koalisi masyarakat sipil beranggotakan 35 Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, yang menaruh perhatian untuk mendorong reformasi tata kelola sumber daya alam Migas, Pertambangan dan energi, melakukan audiensi dan dialog dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) guna menyampaikan masukan sebagai bahan dalam menyusun pertanyaan Debat Kandidat Capres dan Cawapres Putaran kedua.

Maryati Abdullah, Koordinator Nasional PWYP Indonesia mengungkapkan, “Kami memberikan masukan konstruktif dan berharap KPU dapat mengangkat isu-isu prioritas dan penting di sektor energi dan tata kelola migas, pertambangan, serta sumber daya alam yang selama ini menjadi permasalahan dan tantangan kita bersama. Hal ini penting agar dapat menjadi bahan diskusi dan pendidikan politik bagi kandidat, peserta pemilu, maupun pemilih/publik untuk perkembanganan demokrasi yang kian berkualitas, substantif dan rasional demi kemajuan bangsa Indonesia.”

Sejumlah aspek penting yang menjadi masukan PWYP Indonesia sebagai bahan dalam penyusunan materi pertanyaan debat kandidat Capres-Cawapres nantinya, antara lain seputar:

Pertama, aspek ketahanan energi, baik dari sisi konsistensi kebijakan dan reformasi regulasi, strategi pencadangan dan pengusahaan, pengembangan infrastruktur dan hilirisasi, pengendalian dan pengawasan, fiskal dan subsidi energi, maupun agenda transisi energi dari berbasis fosil ke basis energi terbarukan yang bersih bagi lingkungan dan berkelanjutan.

Kedua, aspek tata kelola sumber daya alam, baik dari sisi pengelolaan perizinan dan kontrak, dinamika desentralisasi, hilirisasi dan divestasi, pengelolaan penerimaan negara dan pajak, penerapan sistem anti-korupsi, hingga mitigasi dampak sosial dan lingkungan hidup dari pengelolaan sektor energi dan SDA.

“Tentu saja kami memberikan apresiasi kepada KPU yang telah terbuka dan menerima segala masukan dari berbagai publik terkait penyelenggaraan Pemilu 2019 ini. Upaya ini semata-mata merupakan bentuk partisipasi publik untuk memastikan penyelenggaraan pemilu dan masa depan demokrasi Indonesia, lebih berkualitas, maju dan berdaulat.” Pungkas Maryati.(*)

(Foto: Ilustrasi / Istimewa)