Ini Catatan KPAI Setelah Datangi Sekolah Yang Diduga Menghukum Push-up Siswi

hariansuara.com, Jakarta - Pada Jumat pagi, 1 Februari 2019, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Retno Listyarti,  melakukan pengawasan langsung ke SDIT BM di kabupaten Bogor,  yang diduga  menghukum push-up peserta didiknya 100 kali karena belum melunasi SPP. Saat mendatangi sekolah, KPAI juga melakukan rapat koordinasi penanganan kasus. 

Selain KPAI, rapat koordinasi dihadiri oleh kepala sekolah, pengurus yayasan, pengacara sekolah, pengawas sekolah, Koordinator lapangan (Korlap) pendidikan kecamatan, perwakilan Dinas Pendidikan dan P2TP2A Kabupaten Bogor, serta perwakilan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). 

Adapun beberapa catatan dari hasil rapat koordinasi tersebut adalah pada 26 November 2018, pihak sekolah mengakui  telah memberikan sanksi kepada 7 peserta didik  (termasuk ananda GNS) untuk melakukan push-up sebanyak 10 kali (bukan 100 kali) karena pelanggaran disiplin, yaitu terlambat datang ke sekolah dan tidak membawa perlengkapan pada saat  ujian atau Penilaian Akhir Semester, jadi bukan karena tunggakan uang SPP. 

Klarifikasi banyaknya jumlah push-up yang sebenarnya, yaitu 10 kali (bukan 100 kali) telah diklarifikasi pihak sekolah kepada orangtua GNS, bahkan dituangkan dalam sebuah kesepakatan damai tertanggal 10 Desember 2019. 

Dalam perjanjian kesepakatan tersebut, orangtua GNS juga menyatakan akan memindahkan GNS ke sekolah negeri yang lebih dekat dengan rumah, karena ke SDIT BM terlalu jauh, sementara kondisi fisik ananda GS lemah dan mudah kelelahan. Apalagi, SDIT BM menerapkan system full day school yang jam belajarnya dari jam 07.00 s.d. 16.00 wib untuk siswa kelas 4-6 (Ananda GNS kelas 4).  Pihak SDIT BM kemudian memberikan surat mutasi pada Januari 2019 dengan alasan jarak rumah ke sekolah yang terlalu jauh dan  kondisi fisik GNS sesuai permintaan orangtua GNS.

SDIT BM memiliki 215 siswa dari kelas 1 s.d. 6, sebagian siswa duafa dibebaskan SPP dan sebagian siswa mendapatkan keringanan 50% dan siswa yang mampu membayar full 100 persen. Terkait masalah tunggakan SPP orangtua ananda GNS selama 10 bulan, pihak sekolah juga tidak menagih saat orangtua mengurus kepindahan sekolah ananda GNS. Selama menjadi peserta didik di sekolah tersebut, GNS dan kakaknya  mendapatkan keringanan uang SPP sebanyak 50%, jadi besarnya SPP yang seharusnya Rp 250 ribu menjadi hanya membayar  Rp 125.000/bulan/siswa. Kakak GNS tetap bersekolah di SDIT BM, karena sudah kelas enam (6). 

Atas permintaan orangtua GNS pada 26 Januari 2019, Status ananda GNS sebagai peserta didik sudah dipindahkan dari sekolah lama ke sekolah yang baru di Depok oleh pihak Sekolah dan Dinas Pendidikan kabupaten Bogor, Jadi data dapodiknya juga sudah dipindahkan. Namun, dari informasi yang diperoleh KPAI, hingga awal Februari 2019, GNS belum bersedia masuk sekolahnya yang baru dengan alasan masih ketakutan. Terkait masalah ini, pihak P2TP2A kota Depok akan melakukan assesmen psikologis terhadap ananda GNS. 

Kepala SDIT BM akan melakukan kunjungan kekeluargaan ke rumah GNS pasca pengawasan KPAI ke SDIT BM, untuk melakukan silaturahmi sekaligus hendak berbicang santai dengan ananda GNS dan keluarga. Ini sebagai itikad baik SDIT BM untuk membantu GNS menghilangkan trauma. 

Pemulihan psikologis ananda GNS ditangani oleh P2TP2A Kota Depok karena secara gegrafis, GNS memang bertempat tinggal di wilayah Depok. Bahkan P2TP2A Kota Depok sudah 2 kali berkunjung ke rumah ananda GNS dan sudah menyiapkan program pemulihan psikologis untuk GNS. 

KPAI mendorong sekolah untuk menginisiasi Sekolah Ramah Anak (SRA) dan menerapkan disiplin positif terkait pelanggaran tata tertib yang dilakukan peserta didik, bukan hukuman yang mengarah pada kekerasan fisik dan kekerasan psikologis. SDIT BM bersedia merevisi aturan atau tatatertibnya. 

KPAI juga  mendorong Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor untuk mensosialisasi UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen terhadap para pengawas sekolah, para pendidik dan kepala-kepala sekolah di lingkungan kabupaten Bogor. Perwakilan Dinas Pendidikan Kabupaten menyatakan akan mengagendakan pada tahun 2019 ini. 

Selain itu, KPAI mendorong Dinas PPPA dan P2TP2A Kota Depok melakukan pemeriksaan psikis terhadap trauma  psikologis yang dialami ananda GNS. Selain itu, KPAI juga mendorong pemeriksaan secara medis oleh Dinas Kesehatan setempat atas keluhan sakit pada perut yang dirasakan ananda GNS. (*)