TAF Dorong Keterlibatan Perempuan dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam di Papua dan Papua Barat

hariansuara.com, Jakarta  - The Asia Foundation (TAF) melalui program tata kelola hutan dan lahan (Environmental Governance) dengan 3 programnya yaitu (1) SETAPAK; dan (2) Finding the Balance/FTB (yang didukung oleh UKCCU/DFID Indonesia); (3) PaPeda (didukung oleh Packard Foundation), sejak 2017 telah mendorong tata kelola hutan dan lahan yang adil, setara dan berkelanjutan melalui gerakan advokasi kebijakan dan pertanian berkelanjutan dengan melibatkan kelompok perempuan di provinsi Papua dan Papua Barat.

“Selama proses penguatan tersebut, telah muncul calon-calon pemimpin perempuan dalam memperkuat kapasitas perempuan lokal untuk terlibat dalam gerakan misalnya meningkatkan kapasitas mereka dalam memahami regulasi untuk mendorong penetapan hutan adat termasuk melakukan pemetaan partisipatif, memahami tentang review perizinan, melakukan permintaan informasi public serta melakukan penguatan perekonomian lokal hingga membuka pasar,” demikian diungkapkan Lili Hasanuddin, Director Environmental Program The Asia Foundation  dalam sambutannya di Forum “Temu Nasional Perempuan dan Pengelolaan SDA yang adil, setara dan berkelanjutan di Papua dan Papua Barat”  yang berlangsung hari ini di Hotel Yasmin, Jayapura.

Lebih lanjut dikatakan Roberth Mandosir, Program Officer Papua, The Asia Foundation, ”telah muncul banyak pejuang lokal dari hasil kerja program ini misalnya di kabupaten Manokwari Selatan, Mama Ester Dimara bekerja bersama mitra CSO-Paradisea untuk memastikan pengakuan wilayah adat kampungnya melalui skema hutan adat. Dari Papua, Mama Rosita Tecuari bersama lembaga Pt.PPMA telah mendorong perempuan-perempuan di kabupaten Jayapura untuk bisa lebih waspada atas kekerasan domestik yang menimpa mereka. Di Kabupaten Fak-Fak, ada sejumlah perempuan yang terlibat dalam penyusunan draft Peraturan Bupati (Perbup) pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam yang lebih partisipatif dan memastikan bahwa regulasi tersebut memberikan mandat keterlibatan perempuan dalam pengelolaan SDA.”

Margaretha Tri Wahyuningsih, Gender Focal Point The Asia Foundation  mengemukakan, “Temu Nasional Perempuan dan Pengelolaan SDA yang adil, setara dan berkelanjutan di Papua dan Papua Barat ini digagas untuk memperingati Hari Perempuan Internasional, dan diharapkan akan menjadi forum bagi pemimpin perempuan untuk berbagi tantangan dalam pengelolaan SDA serta mendapatkan masukan dari para pengambil keputusan guna mengatasi tantangan dan mendorong percepatan pengelolaan SDA yang adil dan setara di wilayah mereka.”

“Selain itu, pertemuan ini juga menjadi forum refleksi dan berbagi pengalaman antar pemimpin perempuan di tingkat lokal untuk mendorong  keadilan dan kesetaraan dalam  pengelolaan ruang dan SDA di provinsi Papua dan Papua Barat,” tandas Margaretha.

“Kami berharap pertemuan ini dapat memperkuat jejaring penggerak, baik laki-laki maupun perempuan pejuang keadilan dan kesetaraan yang selama ini terlibat dalam mengelola sumber daya alam. Forum ini diharapakan dapat menciptakan ruang konsultasi antara pemimpin perempuan dan para stakeholders, termasuk menjadi wadah konsolidasi antar perempuan pemimpin lokal untuk meningkatkan rasa solidaritas dalam mendorong tata kelola hutan dan lahan, sehingga terus terbangun sinergitas yang kuat antar-kabupaten di dua provinsi dengan potensi sumber daya alam yang besar ini,” ujar Naomi Marasian, Direktur Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat Adat (Pt.PPMA) yang merupakan salah satu mitra TAF di hadapan para peserta, jajaran Pemerintah Daerah Provinsi Papua, akademisi dan aktivis perempuan. 

Menurut Naomi, para local champion ini memiliki komitmen dan integritas penuh dalam mendorong pengelolaan hutan dan lahan yang adil dan setara melalui gerakan-gerakan mengubah kebijakan di kampung hingga provinsi serta tetap terlibat dalam kegiatan-kegiatan pertanian berkelanjutan. Dilanjutkannya, “Perempuan-perempuan lokal yang terlibat dalam gerakan mendorong perubahan ini dinamakan local champion/ pemimpin lokal, sebuah penamaan yang tidak merujuk pada peran-peran heroik, namun lebih pada bentuk penghargaan atas komitmen dan integritas penuh dari perempuan lokal yang terus mengupayakan perubahan untuk terciptanya pengelolaan hutan dan lahan yang adil dan setara di Tanah Papua.”

Guna mengapresiasi keterlibatan perempuan dalam menjaga hutan dan lahannya sekaligus memperingati hari perempuan internasional yang jatuh pada tanggal 8 Maret tiap tahunnya, TAF menginisiasi forum pertemuan tahunan dengan local champion (pemimpin lokal) dari berbagai provinsi di Indonesia. Pada tahun sebelumnya, acara serupa diadakan di Jakarta dengan mengumpulkan lebih local champion dari Aceh, Kalimantan, Sulawesi dan Papua yang memiliki komitmen dan integritas penuh dalam mengupayakan perubahan untuk menwujudkan terciptanya pengelolaan hutan dan lahan yang adil dan setara.

Pada tahun ini, Temu Pemimpin Perempuan berlangsung dari tanggal 14-15 Maret 2019, di Hotel Yasmin Jayapura dan Gedung Negara menjadi forum bagi pemimpin perempuan untuk berbagi tantangan dalam pengelolaan SDA serta mendapatkan masukan dari para pengambil keputusan guna mengatasi tantangan dan percepatan pengelolaan SDA yang adil dan setara di Papua dan Papua Barat antara lain penegakan hukum di sektor hutan lahan, penataan perizinan industri berbasis lahan di sektor perkebunan, pertambangan dan kehutanan, serta memastikan pelibatan komunitas yang hidupnya tergantung pada hutan termasuk kelompok perempuan.

Selama dua hari, forum ini bermaksud untuk membagikan pengalaman para kelompok perempuan dan local champion yang mendorong pengakuan hak adat, advokasi tata ruang dan wilayah, penganggaran yang memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender serta masalah yang dialami perempuan dalam pertanian berkelanjutan dimana tantangan utama adalah mengelola hasil menjadi produk dan membuka pasar yang mendorong produktivitas komunitas.

Selain dihadiri oleh perwakilan Pemda seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bappeda, dan Dinas Kehutanan Papua, forum ini dihadiri oleh perwakilan organisasi masyarakat sipil yang selama ini aktif mendorong pengakuan masyarakat hukum adat dan pembangunan daerah di tingkat nasional, seperti HuMA dan PATTIRO, perwakilan kelompok perempuan dari Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan yang terlibat dalam mendorong perencanaan dan penganggaran desa yang responsive gender, serta organisasi masyarakat sipil di Papua dan Papua Barat seperti Pt. PPMA, KIPRa, INTSIA, Gemapala, Mnukwar, Perdu, Rumsram, Jangkar yang banyak melakukan pendampingan masyarakat serta melibatkan perempuan dalam pertemuan kampung maupun mengkaji kebijakan pembangunan daerah di Papua dan Papua Barat.(*)