Pemerintahan Jokowi Diharapkan Tinjau Kembali Perpanjangan Kontrak Pengelolaan Pelabuhan JICT

hariansuara.com, Jakarta - Pemerintahan Joko Widodo terkesan melakukan pembiaran dan  menutup mata terhadap skandal perpanjangan kontrak pengelolaan Pelabuhan Jakarta International Contaner Terminal (JICT) dan Terminal Peti Kemas Koja antara Pelindo II dengan Hutchinson Port Holdings Hongkong yang cacat secara hukum dan merugikan negara. 

Hal ini disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Club, Gigih Guntoro, dalam keterangan tertulisnya yang diterima hariansuara.com, Selasa (19/3/2019). Gigih mengatakan skandal perpanjangan kontrak pengelolaan JICT antara Pelindo II dengan HPH dapat dikatakan sebagai kejahatan korporasi yang sempurna.

Pertama karena telah di design sejak tahun 2011, kemudian diperpanjang pada 15 Januari 2015 sebelum masa berakhirnya pada 27 Maret 2019. Kedua, perpanjangan kontrak bersifat ilegal karena telah menabrak UU 17/2008 tentang Pelayaran, UU Perseroan Terbatas, UU 19/2003 tentang BUMN, dll. 

Ketiga, terjadi conflict of interest. Pelindo II melakukan persengkongkolan jahat dengan HPH dalam menunjuk Deutsche Bank sebagai financial advisor. Niat jahat ini tentu hanya untuk memuluskan HPH melakukan penguasaan kembali atas Pelabuhan JICT sampai tahun 2038. 

Keempat, perpanjangan kontrak telah menyebabkan kerugian negara. Berdasarkan Audit awal Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) BPK No 48/Auditama VII/PDTT/12/2015 tertangga 1 Desember 2015 menyimpulkan terdapat nilai tidak optimal sebesar USD 50,19 Juta dalam perpanjangan Kontrak JICT 2019-2038. Audit ini kemudian dipertegas kembali oleh BPK pada 6 Juni 2017 atas permintaan Pansus Pelindo II DPR RI dengan ada indikasi kerugian negara mencapai USD 306 juta setara dengan Rp. 4,08 Triliun

"Sudah jelas bahwa skandal kejahatan perpanjangan kontrak pengelolaan Pelabuhan JICT merupakan skandal perampokan uang negara yang diduga banyak melibatkan beberapa pihak. Maka Tidak heran jika aparat penegak hukum baik Polri dan KPK bergerak cepat membongkar praktek kejahatan," tambah Gigih.

Namun sudah 3 tahun lebih, penegakan hukum atas skandal kejahatan perpanjangan kontrak Pelabuhan JICT yang merugikan negara seakan berjalan ditempat. Tak ada political will yang dilakukan Pemerintahan Jokowi - JK untuk meninjau kembali perpanjangan kontrak apalagi menghentikan modus perampokan uang negara dalam pengelolaan Pelabuhan JICT yang diserahkan kepada Hutchinson Port Holdings. 

"Hal ini kontradiktif dengan sikap teguhnya Pemerintahan dalam mengambil alih saham Freeport Indonesia, Blok Mahakam, Blok Rokan dari tangan asing sebelum masa konsesinya berakhir. Harusnya sikap yang sama juga dilakukan dalam mengambil alih pengelolaan Pelabuhan JICT sejak 1999 dari tangan Hutchinson Port Holding untuk kemudian dikelola sendiri," kata Gigih.(*)

(Foto: Ilustrasi / Istimewa)