Reklamasi Teluk Jakarta Lanjut, Anggota DPR: Kerusakan Lingkungan Makin Parah!

Jakarta - Anggota Komisi IV DPR Akmal Pasluddin menilai kebijakan Menko Kemaritiman Luhut Panjaitan yang melanjutkan kembali proyek reklamasi Teluk Jakarta. Kebijakan ini akan membuat kerusakan lingkungan yang makin parah.‎Politikus PKS itu menambahkan, transparansi pemerintah dalam penanganan proyek Teluk Jakarta juga diperlukan. Lebih baik menurutnya, reklamasi Jakarta dihentikan. ‪“Sudah hentikan saja reklamasi ini. Menko Maritim jangan membuka diri mendatangkan bencana besar di Jakarta dan sekitarnya. Alam tak akan tinggal diam jika pemimpin dan masyarakat di negeri ini terus melawan hukum dan semena-mena menyengsarakan rakyatnya”, kata Akmal dalam keterangannya, Minggu (18/9/2016).Akmal menyoroti minimnya transparansi pemerintah‎ untuk membuka dokumen hasil kajian sebagai basis akademik. Hal ini penting agar masyarakat bisa menilai layak atau tidak kebijakan yang pernah dibatalkan Menko Kemaritiman itu."Pemerintah jangan konsumsi sendiri hasil kajian d itu sehingga masyarakat dapat menilai kelayakan kajian reklamasi itu,” tuturnya.Dijelaskan bila moratorium‎ reklamasi Jakarta yang diputuskan DPR dan pemerintah saat ini statusnya belum dicabut. Selain itu, hasil banding atas Putusan PTUN yang mengabulkan gugatan Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) atas Pergub Tahun 2004 tentang izin pelaksanaan reklamasi di Pulau G, hingga sekarang masih proses hukumnya.“Itu semuanya dilabrak dan menunjukan arogansi kekuasaan yang melecehkan hukum dan aturan kenegaraan,” jelasnya.Dengan dua ketentuan hukum tersebut, Akmal menegaskan tak dapat dijadikan dasar bagi Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk melanjutkan reklamasi."Menko Maritim juga jangan terlalu tergesa-gesa memberikan jaminan proyek reklamasi ini tetap dilanjutkan," tuturnya.Aturan-aturan terkait proyek reklamasi Teluk Jakarta ini adalah Undang-Undang No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Undang-Undang No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Ada pula Peraturan Pemerintah No. 78 tahun 2010 tentang Reklamasi Pasca Tambang.Permen No. 17 tahun 2003 tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Bahkan ada juga Keppres No. 52 tahun 1995 tentang Pantura Jakarta. Akmal menekankan, setiap undang-undang yang mengatur persoalan reklamasi di Indonesia selalu bertujuan mempertahankan keseimbangan lingkungan. Salah satu yang dimaksud yaitu mengendalikan arus air laut yang mengakibatkan abrasi atau erosi pantai atau pembentukan pulau untuk konservasi perlindungan satwa dan tanaman.“Ini menunjukkan bahwa reklamasi dapat dilakukan apabila dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan,” jelas Akmal. (*)‎  Albi Wahyudi/Hardani Triyoga