Pemerintah Harus Dorong Swasta dan Masyarakat Sipil Terlibat Dalam Masalah Tenaga Kerja

hariansuara.com, Jakarta - INFID meminta pemerintah untuk melibatkan swasta dan organisasi masyarakat sipil dalam mengatasi masalah rendahnya kualitas angkatan kerja Indonesia hal ini disampaikan oleh Tatat Sukarsa, Projek Manager INFID dalam kegiatan dialog kebijakan ketenagakerjaan dan diseminasi hasil studi praktik baik model kemitraan multipihak pelaksanaan pelatihan vokasi.

Saat ini INFID Bersama Prakarsa baru saja menyelesaikan “Studi Praktik Baik Model Kemitraan Multipihak dalam Penyediaan Pelatihan Kerja”. Studi yang berlangsung selama 6 bulan ini memotret proses pelibatan multipihak dalam proses penyediaan pelatihan kerja di wilayah Bogor dan Bekasi. Salah satu temuan dari penelitian ini yaitu adanya komitmen perusahaan (PT Samick) yang dijadikan sebagai objek penelitian untuk menyisihkan keuntungan yang diperoleh secara berkelanjutan untuk memberikan pelatihan kerja kepada masyarakat. Pada awalnya, pelatihan hanya diperuntukkan bagi masyarakat di sekitar perusahaan. Kemudian berkembang hingga dapat mendatangkan peserta dari provinsi lain di Indonesia. 

Komitmen perusahaan untuk mendukung pelatihan kerja layak sangat baik untuk direplikasi di wilayah lain guna mengurangi masalah rendahnya kualitas tenaga kerja. Di samping itu, upaya PT Samick ini juga membantu menyediakan tenaga kerja baru berkualitas yang dibutuhkan sektor swasta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan ketenagakerjaan tidak akan terselesaikan tanpa pelibatan multipihak di dalamnya. 

Sementara itu INFID bersama Koalisi Masyarakat Sipil tentang Ketenagakerjaan di tingkat nasional maupun di daerah (Bojonegoro, Malang, Wonosobo, Yogyakarta dan Kulon Progo), telah melakukan penelitian kondisi ketenagakerjaan. Temuan hasil penelitian telah disampaikan kepada masing-masing pemerintah daerah dan mendapatkan respon yang beragam, diantaranya: 1. Pemerintah Kabupaten Wonosobo merespon hasil penelitian kondisi ketenagakerjaan dengan menjadikannya sebagai input untuk penyusunan RANPERDA Ketenagakerjaan; 2. DPRD Bojonegoro saat ini telah mulai menyusun naskah akademik tentang ketenagakerjaan; 3. Kulonprogo sedang mendesakkan pengesahan Peraturan Bupati tentang Komite Vokasi Daerah, terdiri dari organisasi masyarakat sipil (OMS), akademisi, sektor swasta dan pemerintah yang bertugas untuk memberikan masukan atas berbagai permasalahan ketenagakerjaan.

Upaya yang dilakukan pemerintah, sektor swasta dan OMS ini harus terus didorong. Berdasarkan hasil riset McKinsey “The Archipelago Economy: Unleashing Indonesia Potential”, hingga tahun 2030 Indonesia akan memerlukan tambahan tenaga terampil sebanyak 50-60 juta orang. Untuk mencukupi kebutuhan tersebut, Pemerintah perlu berinvestasi untuk menghasilkan tenaga terampil sebanyak 3,8 juta orang per tahun. Kondisi ini semakin diperkuat dengan data Biro Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2018, yang memperlihatkan dari 131.01 juta angkatan kerja masih terdapat tujuh juta orang pengangguran, dengan tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 67,26%.

Mengingat pentingnya permasalahan peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil di Indonesia, INFID bersama Koalisi Masyarakat Sipil untuk Ketenagakerjaan Kerja Layak berkomitmen untuk terus mendorong kerjasama multipihak dalam rangka perluasan kesempatan kerja yang inklusif dan partisipatif untuk mengatasi ketimpangan.(*)