Menhub: Masalah Dwelling Time Harus Selesai Dalam Satu Bulan

Jakarta - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menegaskan masalah bongkar waktu muat (dwelling time)  harus selesai dalam satu bulan. Budi menekankan hal ini setelah mengadakan rapat dengan jajaran petinggi PT Pelindo I, II, III, dan IV untuk mengevaluasi masalah dwelling time di beberapa pelabuhan besar di Indonesia.Usai rapat, Menhub Budi menyampaikan tiga hal pokok permasalahan yang disampaikan ada tiga hal pokok permasalahan.‎"Pertama adalah internal kepelabuhan, adanya komitmen bersama Kemenhub dengan PT Pelindo I, II, III dan IV terkait kelayakan alat dari jumlah maupun kualifikasi," ujar Budi dalam keterangannya, Sabtu (17/9/2016), malam.Dijelaskan Budi, agar pelabuhan-pelabuhan besar bisa beroperasi 24 jam. Begitupun terkait tarif di masing-masing pelabuhan yang dikelola PT Pelindo agar lebih kompetitif dari yang sekarang."‎Serta dibuat mekanisme tertentu sehubungan dengan tracking sehingga efektif dan efisien", kata Budi.Kemudian, hal kedua yang disampaikan terkait wewenang tertentu ‎yang akan dibuat di luar wilayah pelabuhan Tanjung Priok melalui SK Dirjen Perhubungan Laut. Prosedur ini dibuat agar pelayanan di pelabuhan PT Pelindo I, II, III dan IV mempunyai standar yang sama."Hal ke tiga berkaitan dengan pelayanan satu atap dengan beberapa instansi terkait lainnya, bersama-sama akan dijadwalkan bertemu pada tanggal 20 September 2016 untuk membahas dan mengusulkan pelayanan satu atap untuk dituangkan dalam Keputusan Presiden," jelasnya.Dengan pelayanan terpadu diharapkan menjadi satu pintu dan bisa berjalan efektif serta efisien.‎Sementara, di kesempatan yang sama, Menhub Budi kembali menegaskan permasalahan dwelling time harus selesai dalam waktu satu bulan. Maka, harus dilakukan pembenahan internal dan semua lini melakukan intropeksi."‎Bekerja simultan dan menjadikan masalah ini sebagai prioritas," sebut mantan Dirut PT Angkasa Pura II itu.Tak hanya itu, ‎Budi juga meminta jajaran PT Pelindo I, II, III dan IV untuk bekerja profesional, proaktif, progresif dan tidak saling menyalahkan pihak yang lain. Diharapkan ada koordinasi secara intensif di bawah arahan Dirjen Perhubungan Laut."Saya berharap hasil evaluasi dengan berbagai koreksi langsung diimplementasi sehingga menunjukkan perbaikan yang signifikan" tuturnya. (*)