Mengapa Kita Meragukan Quick Count?

hariansuara.com, Jakarta - QC (Quick Count) yang saya maksudkan adalah QC yang ramai belakangan ini dirilis oleh lembaga, seperti Litbang Kompas, Charta Politika, Indobarometer, Poltracking, Indikator Politik Indonesia, SMRC, LSI Denny JA, CSIS dan Cyrus Network, tentang hasil Pilpres 2019.

QC itu sendiri kita akui sebagai bagian dari hak memantau proses pemilu. Adapun hak memantau tersebut adalah bagian dari hak berpartisipasi dalam pemerintahan dan politik. Namun pelaksanaannya diatur oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum).

Setiap orang dan lembaga yang bermaksud melaksanakan quick count haruslah mendapatkan sertifikasi sebagai pemantau pemilu dari KPU. Di antara lembaga-lembaga yang melakukan quick count di atas apakah semua telah memiliki sertifikat pemantau itu?

Ini adalah keraguan pertama berkenaan dengan status legal lembaga pelaksana QC.

Keraguan kedua, berkaitan dengan kredibilitas lembaga pelaksananya. Kesepuluh lembaga yang disebutkan di atas bukanlah lembaga survei an sich. Mereka lebih pantas disebut lembaga konsultan politik. Lembaga-lembaga tersebut sekarang ini memperoleh kontrak membantu paslon Jokowi dan Maruf Amin. Selama ini mereka bertanggung-jawab atas berbagai isu dan framing yang memecah-belah rakyat. Maka, adakah alasan untuk membantah bahwa QC yang mereka rilis itu tidak bertujuan untuk memecah-belah masyarakat lagi? Yang jelas apa pun yang muncul dari lembaga konsultan politik tersebut perlu kita pertimbangkan dengan secara seksama melucuti kepentingan politik yang sarat ada di dalamnya.

Keraguan ketiga, berkenaan dengan metodologi. Sebuah sumber mengatakan bahwa pelaku wawancara untuk kesepuluh lembaga survei tersebut ternyata disubkontrakkan kepada pihak yang sama. Tindakan ini dilakukan dengan alasan ekonomi. Sebab ketimbang harus mewawancarai 3.000 TPS per lembaga, yang berarti penyebaran pewawancara ke 30.000 TPS maka subkontraktornya cukup menyebar pewawancara ke 10.000 TPS.

Oleh karena itu sampel QC yang diterima oleh setiap lembaga tidak memenuhi prinsip random. Kesepuluh lembaga QC pada dasarnya mengambil sampel 3.000 dari hanya 10.000 stock TPS yang dimiliki subkon pewawancara.Tentu saja sampling tersebut sangat tidak merepresentasikan populasi TPS yang mencapai 800.000 di seluruh Indonesia.

Keraguan keempat berkenaan dengan kredibilitas dari lembaga pewawancara subkontraktor, yang ditengarai adalah bagian dari aparat intelejen. Ternyata mereka melakukan wawancara ke 10.000 TPS yang sebagian besar berada di wilayah di mana Jokowi-Ma’roef diketahui memiliki pendukung besar, yaitu di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Atas dasar empat alasan di atas maka pantas kita meragukan Quick Count 10 lembaga konsultan politik. QC tersebut dibikin untuk membuat opini publik "Jokowi Menang". Di belakang frame itu ada operasi besar untuk memanipulasi penghitungan suara.

Oleh karena itu para pendukung Prabowo harus tetap bekerja mengumpulkan dokumen C1. Kita akan memproduksi Real Count menggunakan dokumen C1 itu. Dengan Real Count kita hancurkan Quick Count Hoax itu.(*)

Casablanca Working Group (CWG)