
hariansuara.com, Jakarta - KPAI mengekspose hasil pengawasan kasus-kasus pelanggaran hak anak di bidang pendidikan sepanjang Januari s.d. April 2019, dimana trend kasusnya di dominasi oleh Bullying dan kekerasan fisik. Data-data ini bersumber dari divisi pengaduan KPAI, baik pengaduan langsung maupun pengaduan online, hasil pengawasan dan kasus yang disampaikan melalui media social KPAI dan juga diberitakan media massa khusus kasus terkait bidang pendidikan.
Ekspose hasil pengawasan ini sekaligus mengingat semua pemangku kepentingan bahwa sekolah belum menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi peserta didik.
Untuk basis data berdasarkan pengaduan yang diterima KPAI diperoleh data bahwa pelanggaran hak anak di bidang pendidikan masih didominasi oleh perundungan, yaitu berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan kekerasan seksuai (2 kasus). Selain itu, anak korban kebijakan juga cukup tinggi kasusnya. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut :
1. Anak korban kebijakan sebanyak 7 kasus
2. Anak korban pengeroyokan sebanyak 3 kasus
3. Anak korban kekerasan seksual sebanyak 3 kasus
4. Anak korban kekerasan fisik sebanyak 8 kasus
5. Anak korban kekerasan psikis dan bullying sebanyak 12 kasus
6. Anak pelaku bully terhadap guru sebanyak 4 kasus
Anak korban kebijakan permasalahannya meliputi : diberi sanksi yang mempermalukan, tidak mendapatkan surat pindah, tidak bisa mengikuti ujian sekolah dan UNBK, siswa dikeluarkan karena terlibat tawuran, anak dieksploitasi di sekolah, anak ditolak sekolah karena HIV, dan anak korban kekerasan seksual dikeluarkan dari sekolah.
Anak korban kekerasan fisik dan anak korban bully permasalahannya meliputi : anak dituduh mencuri, anak dibully oleh teman-temannya, anak dibully oleh pendidik, saling ejek di dunia maya dan dilanjurkan persekusi di dunia nyata, anak korban pemukulan, anak korban pengeroyokan, dan sejumlah siswa SD dilaporkan ke polisi oleh Kepala Sekolahnya.
Selain itu, anak sebagai pelaku bully terhadap guru kemudian divideokan dan viral juga meningkat drastis di tahun 2019, dengan cakupan wilayah juga menyebar yaitu di Gresik, Jogjakarta dan Jakarta Utara. Sementara pada tahun 2018 kasus seperti ini hanya satu, yaitu di Kendal.
Sedangkan berdasarkan jenjang pendidikan, mayoritas kasus terjadi dijenjang SD/sederajat yaitu sebanyak 25 kasus atau mencapai 67%, Jenjang SMP/sederajat sebanyak 5 kasus, jenjang SMA/sederajat sebanyak 6 kasus dan Perguruan Tinggi (PT) sebanyak 1 kasus.
Berdasarkan Wilayah dan Jumlah Kasus
1. Jawa Tengah : Bumirejo, Kebumen, Pekalongan, Rembang, dan Solo (Surakarta) , total 5 kasus
2.Jawa Barat : Cibinong (kab.Bogor), Kota Bogor, Bekasi (Cibubur), Tasikmalaya, dan Cirebon, total 5 kasus
3.Jawa Timur : Kota Malang, Ngawi dan Gresik, total 3 kasus
4.Banten : Malimping (Lebak), Pamulang, Ciputat (Tangerang Selatan), total 4 kasus
5.DKI Jakarta : Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan dan Barat, total 9 kasus
6.D.I Yogjakarta : Kota Jogjakarta , total 1 kasus
7.Sumatera Utara: Padangsidempuan, total 1 kasus
8.Sumatera Barat: Tanah Datar, total 1 kasus
9.Sulsel : Bulukumbda dan Takalar, total 2 kasus
10.Sulut : Tomohon, total 1 kasus
11.Kalimatan Barat : Pontianak, 1 kasus
12.Maluku : Ambon, 1 kasus
13.NTT : Kupang, Kepulauan Rote dan Kab. Tunbesi , total 3 kasus
Selain data-data pengaduan tersebut, KPAI juga mencatat sepanjang 2019 beberapa kasus anak korban pencabulan dan pelecehan seksual yang dilakukan oleh guru dan kepala sekolah yang terjadi dilingkungan sekolah, diantaranya adalah 20 siswi SDN di Malang, yang menjadi korban pelecehan seksual oknum guru honorer, 14 siswi SD di kecamatan Liliiaja kabupaten Soppeng (Sulawesi Selatan) yang menjadi korban pencabulan oknum kepala sekolah, sejumlah siswi SD di Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih, Sumatera Selatan menjadi korban pencabulan oknum guru olahraga; dan 1 siswi SMK di Luwu Timur, Sulawesi Selatan. (*)
Lakukan login terlebih dahulu untuk menambah komentar dan voting
KOMENTAR TERBARU