
Jakarta - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi optimis waktu bongkar muat (dwelling time) di Pelabuhan Tanjung Priok bisa menjadi 2,5 hari dari saat ini yang 3,2 hari. Keyakinan ini menurutnya bila regulasi yang sudah ada bisa diterapkan.
“Kalau di pelabuhan Tanjung Priok lamanya waktu bongkar muat selama 3,2 hari. Kita harapkan menjadi 2,5 hari. Sementara yang lain kan masih ada yang 4 hari, 5 hari,” kata Budi di Jakarta, Senin (19/9/2016).
Menurutnya, bila dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok berhasil maka bisa dicontoh di tempat lain. Bila sudah berjalan dengan baik maka tak perlu diubah lagi.
“Jadi apabila yang dilakukan di pelabuhan Tanjung Priok (berhasil), maka kita kloninglah untuk dibeberapa tempat. Dan yang sudah bagus kita tidak perlu mesti merubah lagi,” katanya.
Namun, kata dia, di pelabuhan Tanjung Priok ada beberapa hal persoalan yang harus diselesaikan untuk dikoordinasikan. Maka, kata dia, pihaknya perlu payung hukum yang berbentuk Peraturan Presiden (Perpres) atau aturan lain.
“Misalnya kalau mesti tidak ada izin kenapa mesti ada izin. Kalau bisa diizinkan sekali dalam setahun kenapa setiap kali? Kalau tidak ada izin kenapa ada izin. Jadi kalau ada 18 izin untuk satu tempat saja tiga jam, jadi kalau 18 izin bisa menjadi tiga hari,” tutur Budi.
Kemudian, terkait hal ini pihak Kemenhub akan berkomunikasi dengan Dirjen Bea Cukai. Saran dan masukan Dirjen Bea Cukai diperlukan untuk persoalan ini.
Dia menegaskan akan terus memonitor masalah dwelling time di pelabuhan-pelabuhan. Diharapkan ada koordinasi yang saling menguatkan dan tak ada miss management.
“Saya sebagai Menteri baru akan melakukan exercise terhadap pelabuhan-pelabuhan, mengapa itu terjadi? Apa alurnya tidak ada, apakah ada faktor kesengajaan? Saya pikir memang ada miss management saja, sehingga begitu kita urai ini bisa dipercepat,” katanya. (*) Albi Wahyudi
Lakukan login terlebih dahulu untuk menambah komentar dan voting
KOMENTAR TERBARU