ICJR: Pembentukan Tim Hukum Nasional Tidak Diperlukan

hariansuara.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, Senin 6 Mei 2019, menyampaikan bahwa Pemerintah akan membentuk tim hukum nasional. Tim hukum nasional, menurut Menkopolhukam, akan memiliki kewenangan untuk mengkaji ucapan, tindakan, pemikiran dari tokoh-tokoh tertentu, yang melanggar dan melawan hukum.

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) lantas mempertanyakan inisiatif dari Pemerintah ini, sebab sebenarnya sudah ada lembaga yang memiliki kewenangan untuk menentukan apakah suatu ucapan atau tindakan seseorang merupakan suatu tindak pidana atau bukan, yakni Kejaksaan dan Kepolisian. 

"Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sudah secara jelas dikatakan bahwa Penyelidik bekerjasama dengan Penuntut Umum, memiliki kewenangan untuk segera melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka mencari dan menemukan apakah suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana dilakukan penyidikan. Sikap yang dikeluarkan Pemerintah ini juga menunjukkan ketidakpercayaan Pemerintah terhadap sistem peradilan pidana yang selama ini sudah ada," kata ICJR dalam keterangan tertulisnya, (8/5/2019).

ICJR mengingatkan, bahwa kritik yang disampaikan di muka umum terkait dengan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah adalah hal yang wajar, mengingat Indonesia merupakan negara demokrasi, yang jelas dalam konstitusinya menjunjung tinggi kebebasan dalam mengeluarkan pikiran baik secara lisan dan tulisan. 

Pembentukan Tim Hukum Nasional untuk merespon berbagai isu di media dan media sosial dalam pandangan ICJR bagian dari ketidakmampuan pemerintah untuk mengelola berbagai isu yang muncul di media dan media sosial. ICJR mengingatkan bahwa penggunaan kekuasaan dan penggunaan hukum pidana yang berlebihan memiliki potensi besar untuk membahayakan kebebasan berekspresi dan berpendapat di Indonesia.

ICJR merekomendasikan agar Pemerintah mengkaji ulang dan membatalkan rencana pembentukan tim hukum nasional ini. Pemerintah harus menghormati mekanisme peradilan pidana yang sudah ada dan ditentukan oleh undang-undang terkait, yakni KUHAP, dan tidak melakukan hal – hal yang tidak perlu seperti membentuk Tim Hukum Nasional.(*)