KPAI Tindaklanjuti Laporan Dua Anak Menjadi Korban Kekerasan Saat Mayday

hariansuara.com, Jakarta - Koalisi Masyarakat Sipil Kota Bandung yang diwakili oleh LBH Bandung dan YLBHI mendatangi  Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melaporkan 2 (dua) anak yang diduga menjadi korban kekerasan  saat peringatan Hari Buruh, 1 Mei 2019 lalu.  

Retno Listyarti, Komisioner KPAI, mengatakan KPAI pun akan mempelajari kasus ini secara seksama, karena data yang baru diserahkan ke KPAI adalah kronologis anak mengalami kekerasan saat May Day di Bandung, namun belum ada gambaran lain mengapa kedua anak tersebut  tertarik untuk ikut aksi, bagaimana ajakan aksi tersebut sampai melibatkan anak-anak yang bukan pekerja/buruh.  

Selanjutnya, KPAI akan menemui kedua korban untuk menggali lebih jauh apa yang membuat mereka ikut aksi tersebut dan apa yang kemudian terjadi.  Hal ini penting agar kejadian serupa tidak terulang pada anak yang lain. Apalagi ajakan kabarnya berasal dari media social. Tentu saja media social ini harus ditelusuri nantinya oleh pihak yang berwenang. 

"KPAI mendorong para orangtua korban  dan korban yang masih usia anak (0-18 tahun) dalam peristiwa  tersebut untuk berani melapor ke Pengaduan Online KPAI www.kpai.go.id , agar KPAI bisa mendorong pemerintah daerah melakukan rehabilitasi medis dan psikis kepada anak-anak korban.  Kalau tidak ada laporan, maka sulit bagi KPAI untuk memastikan bahwa anak-anak tersebut mendapatkan hak-haknya untuk di rehabilitasi secara medis dan psikis," tutur Retno.

Karena, tambah Retno, berdasarkan data yang dirilis pihak kepolisian, dari 619 orang yang ditangkap, 293 orang diantaranya berusia anak.  Semua sudah dikembalikan ke orangtuanya. Namun demikian, hak-hak anak-anak tersebut, terutama rehabilitasi psikis dan medis harus diberikan oleh lembaga-lembaga layanan Pemkot Bandung. 

Terkait ini, KPAI akan bersurat kepada Walikota Bandung agar dapat difasilitasi rapat koordinasi dengan kepala daerah dan jajaran OPD terkait, seperti Dinas kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, P2TP2A, Dinas Sosial dan Dinasi Pendidikan Kota Bandung.  

"KPAI akan menyurati secara khusus Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung agar para siswanya yang berkepala botak setelah peristiwa peringatan Mayday di Kota Bandung untuk tidak di stigma negative dan dilindungi dari pembullyan. Bagaimananapun anak-anak itu adalah korban, mereka hanya ikut-ikutan dan tidak melakukan tindak pidana apapun.  Anak bisa salah, karena itu butuh pendampingan, bimbingan dan diberi kesempatan untuk memperbaiki diri, bukan dibully apalagi di berikan sanksi," kata Retno. 

KPAI menghormati pihak kepolisian dalam melakukan pengamanan, namun tentu saja harus  tetap  mengedepankan prinsip Hak Asasi Manusia (HAM), apalagi terhadap anak-anak. Karena pemerintah Republik Indonesia telah meratifikasi Konvenan Hak Anak (KHA) pada tahun 1990. Kalau anak-anak itu memang melanggar pidana, maka seharusnya aparat menggunakan dan menghormati UU No. 11 tahun  2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).  Terkait hal ini, KPAI akan bersurat kepada Kapolda Jawa Barat untuk meminta penjelasan terkait kasus anak-anak yang menjadi korban kekerasan saat Mayday di kota Bandung.(*)