Antisipasi Longsor Meningkat, BNPB Pasang 72 Alat Sistem Peringatan Dini

Jakarta - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan hujan berintensitas tinggi masih sering terjadi di sebagian wilayah Indonesia. Salah satu faktornya karena ada potensi kondisi fenomena La Nina  yang diprediksi bertahan hingga awal 2017.Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB? Sutopo Purwo Nugroho menjelaskan bersamaan dengan La Nina terjadi fenomena Dipole Mode negatif sejak Mei 2016."Kondisi ini  diprediksi bertahan sampai November 2016. Anomali suhu muka laut yang hangat di sekitar perairan Indonesia berkontribusi menambah tingginya curah hujan di Sumatera dan Jawa bagian Barat," kata Sutopo dalam keterangannya, Selasa (20/9/2016).Dia menjelaskan faktor ini yang mengakibatkan sering terjadi banjir dan longsor di Indonesia. Selama 2016, sudah terjadi 1.569 kejadian bencana di Indonesia. Namun, yang paling dominan adalah bencana dan banjir."Di mana 265 orang tewas, 310 orang luka-luka, 2,1 juta jiwa menderita dan mengungsi, dan 23.048 rumah rusak," jelasnya.Dirincikan Sutopo bila banjir adalah jenis bencana yang paling banyak kejadiannya selama 2016. Sudah ada 554 kejadian dan menimbulkan 72 orang tewas, 93 orang luka-luka, dan 1,9 juta jiwa menderita dan mengungsi.Namun longsor adalah bencana paling mematikan. Dari 349 kejadian longsor selama 2016, longsor menyebabkan 130 orang tewas, 63 orang luka dan 18.728 jiwa mengungsi dan menderita. "Seperti tahun 2014 dan 2015, longsor adalah bencana yang paling menimbulkan korban jiwa tewas. Ada 40,9 juta jiwa masyarakat Indonesia yang terpapar dari bahaya longsor sedang hingga tinggi," tuturnya.Berdasarkan kejadian, daerah bahaya longsor terjadi kapan saja dan umumnya ketika hujan lebat. Adapun kemampuan mitigasi masyarakat baik mitigasi struktural maupun non struktural masih terbatas. "Di satu sisi ancaman longsor makin meningkat seiring dengan meningkatnya curah hujan, baik intensitas maupun durasi hujan," tuturnya.Maka, BNPB bekerjasama dengan Universitas Gajah Mada membangun 72 sistem peringatan dini longsor selama tiga tahun untuk membantu peringatan dini. Selama tiga tahun terakhir, dari 2014 sampai 2016, BNPB dan UGM sudah memasang 20 unit sistem peringatan dini longsor."Kemudian dilanjutkan 35 unit pada tahun 2015 dan 17 unit pada tahun 2016.  ?Dimulai pada tahun 2014, atas perintah Presiden Joko Widodo, pasca longsor di Banjarnegara," ujarnya.Kemudian, dijelaskan lebih lanjut, bila sebagian besar sistem peringatan dini longsor dipasang di Jawa yang memiliki risiko tinggi longsor seperti Kabupaten Banjarnegara, Magelang, Kulon Progo, Banyumas, Cianjur, Bandung Barat, Trenggalek, Sukabumi, Bogor, Sumedang, Wonosobo, Garut.Tak hanya Jawan alat uni juga dipasang di daerah luar Jawa seperti Kabupaten Nabire, Aceh Besar, Buru, Lombok, Bantaeng, Sikka, Kerinci, Agam, Kota Manado.Adapun sistem peringatan dini longsor tersebut meliputi 7 sub sistem yang dibangun mencakup sosialisasi, penilaian risiko, pembentukan kelompok siaga bencana tingkat desa, pembuatan denah dan jalur evakuasi, penyusunan SOP, pemantauan dan gladi evakuasi, dan membangun komitemen pemda dan masyarakat. "Jadi masyarakat setempat dilibatkan secara langsung dalam proses pembangunan sistem peringatan dini longsor," jelasnya.Sutopo menekankan pembangunan sistem peringatan dini mesti dilakukan secara kultural. Artinya bagaimana masyarakat memahami ancaman di sekitarnya kemudian mampu beradaptasi dan melakukan antisipasi terhadap ancaman yang ada.Namun, ini masih jadi kesulitan dan tantangan dalam membangun sistem peringatan dini."Informasi dari sistem peringatan dini dipercaya kemudian menjadi bagian dari perilaku kehidupan sehari-hari. Ini adalah tantangan yang sulit dalam membangun sistem peringatan dini bencana," sebutnya.Apalagi dengan banyaknya wilayah Indonesia yang rawan longsor maka diperlukan ratusan ribu unit sistem peringatan dini. Hal ini tentunya membutuhkan biaya yang sangat besar. Maka diharapkan partisipasi dari pihak terkait seperti pengusaha dan sumbangan masyarakat."Oleh karena itu partisipasi dari pemda, dunia usaha dan masyarakat diperlukan. Jika hanya mengandalkan semuanya dari pemerintah maka terbatas jumlah dan sebaran yang dapat dibangun mengingat luasnya daerah rawan longsor di Indonesia," tuturnya. (*)   Joko Waluyo/Hardani Triyoga