YLBHI: Ada 11 Kebijakan Pemerintah Mengancam Demokrasi

hariansuara.com, Jakarta - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menilai ada sejumlah kebijakan pemerintah yang mengancam demokrasi di Indonesia.

Ketua Umum YLBHI, Asfinawati mengatakan setelah 21 tahun reformasi, yang mencanangkan pengutamaan hukum, HAM dan demokrasi, setidaknya terdapat 11 tanda negara hukum Indonesia sedang terancam oleh kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.  Kebijakan tersebut meliputi:

1. SK Menkopolhukam No. 38/2019 tentang Tim Asistensi Hukum

2. Penggunaan pasal makar oleh kepolisian secara sembarangan

3.Hak tidak memilih/Golput dijerat dengan UU Terorisme, UU ITE dan KUHP

4.Rencana Pembentukan Dewan Kerukunan Nasional

5.Pemerintah memasukkan/setuju memasukkan pasal makar, penghinaan presiden dan penodaan agama dalam RKUHP

6.Perluasan penempatan militer di kementrian dan upaya memasukkannya dalam revisi UU TNI

7.UU 5/2018 tentang Perubahan atas UU 15/2003 tentang Penetapan Perpu 1/2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang mengkaburkan batasan peran TNI dalam urusan pertahanan

8.Upaya-upaya penghambatan, pembubaran, bahkan kekerasan dan penangkapan terhadap aksi-aksi damai warga negara seperti Aksi May Day, dll.

9.MoU Kementerian-Kementerian dengan TNI

10.Permendagri 3/2018 tentang tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian (SKP)

11.UU 16/2017 tentang Pengesahan Perpu 2/2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang Posisi pemerintah untuk RKUHP memasukkan pasal makar & penghinaan presiden

"Apabila dianalisis maka 11 kebijakan tersebut sebenarnya memiliki beberapa pola. Pertama, menghambat kebebasan sipil seperti berpikir, berkumpul, berpendapat, berekspresi, berkeyakinan. Kedua, mengabaikan hukum yang berlaku baik itu Konstitusi, TAP MPR maupun undang-undang. Ketiga, memiliki watak yang represif, mengedepankan pendekatan keamanan dan melihat kritik sebagai ancaman," tuturnya dalam siaran pers YLBHI belum lama ini.

Terhadap 11 kebijakan di atas YLBHI memperingatkan Pemerintah bahwa Indonesia adalah negara hukum dan Pemerintahan terikat pada Konstitusi. Meminta kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dengan hukum dan rule of law dicabut dan dihentikan segera. Dan meminta agar kebijakan-kebijakan yang melawan hukum, bertentangan dengan rule of law dan merusak demokrasi tidak lagi dikeluarkan.(*)