KPAI Kecam Sekolah Yang Diduga Tidak Meluluskan Siswa Karena Kekritisannya

hariansuara.com, Jakarta - Seorang siswa kelas XII jurusan IPS SMAN 1 Sembalun, Lombok Timur, AI, mengunggah protes terhadap sikap kepala sekolah melalui akun Facebook-nya pada 16 Januari 2019. Unggahan Al tersebut menuai banyak komentar dan berbuntut panjang, karena pada 13 Mei 2019 lalu ananda Al di putuskan tidak lulus oleh rapat dewan guru sekolahnya.   AI menganggap ketidaklulusannya akibat sikap kritis dirinya kepada Kepala Sekolah SMAN 1 Sembalun. 

Dalam unggahannya, Al memprotes sikap kepala sekolah yang memulangkan salah satu siswa karena terlambat masuk sekolah. Kepala Sekolah juga menurut Al Pernah melempar jaket ke tempat sampah dan memukulnya. Al sendiri pernah dipulangkan dan tidak boleh mengikuti Try out karena memakai seragam sekolah tidak sesuai ketentuan harinya.

Menurut berita yang beredar di media massa, Al dan keluarganya juga pernah didatangi perwakilan sekolah untuk meminta maaf kepada sekolah dan kepala sekolah, kalau tidak dilakukan maka ancamannya tidak diluluskan karena dianggap berperilaku buruk. Al dan keluarga sudah mendatangi rumah kepala sekolah untuk menyampaikan permintaan maaf, namun ditolak karena menurut Kepala sekolah seharusnya di sekolah, dan dihari kerja, bukan hari minggu. 

"KPAI mengecam ketidaklulusan ananda Al jika benar dikarena kekritisannya. Pendidikan sejatinya justru mempertajam pikiran dan menghaluskan perasaaan. Sikap Al yang kerap berani mengkritisi kebijakan sekolah dan kepala sekolah adalah bentuk ketajaman dalam berpikir dan memiliki kepekaan nurani terhadap sesama siswa yang mendapatkan perlakuan sewenang-wenang dan tidak adil dari pihak tertentu. Dalam hal ini, Sekolah justru telah berhasil mendidik ananda Al," tutur Komisioner KPAI Bidang Pendidikan, Retno Listyarti.

Keberanian Ananda Al dalam menyuarakan protesnya di media social miliknya (facebook) terhadap kebijakan sekolah dan kepala sekolah adalah bentuk hak asasi dalam mengemukakan pendapat yang dijamin Konstitusi dan bentuk partisipasi anak yang dijamin oleh UU No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Anak wajib didengar suaranya, termasuk oleh pihak sekolah maupun kepala sekolah. 

Berdasarkan kriteria kelulusan peserta didik di satuan pendidikan jenjang SMA yang di dapat KPAI, menunjukkan bahwa  kelulusan seorang siswa ditentukan dalam rapat dewan guru sebagai pemegang keputusan tertinggi karena bagian dari hak prerogative. Namun demikian, hak prerogative tersebut harus digunakan secara bertanggung jawab dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundangan yang lain. Rapat dewan guru bukanlah tempat untuk membalas dendam terhadap perilaku seorang anak kepada pihak tertentu di sekolah. 

KPAI menghormati rapat Dewan Guru yang memang dijamin dalam UU Sisdiknas maupun UU Guru dan Dosen, namun mengingat ananda Al memiliki nilai yang bagus, maka kemungkinan tidak lulus didasarkan pada kriteria kedua, yaitu tidak memperoleh nilai sikap/perilaku minimal baik. Jika benar karena hal tersebut, maka KPAI akan mendalami hal ini. Jika Al tidak lulus karena sikap atau kelakuannya, maka KPAI ingin diberikan bukti oleh pihak sekolah, seperti apa sikap dan kelakuan  Al yang seperti apa sampai membuatnya tidak lulus? Apakah Al melakukan tindakan pidana atau hal lain yang sangat berat sehingga layak tidak diluluskan dan tidak diberikan kesempatan memperbaiki diri.(*)