
Jakarta - Rapat pleno Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) memutuskan memberhentikan Irman Gusman dari jabatan Ketua DPD. Keputusan ini terkait pelanggaran Irman sebagai Ketua DPD yang tertangkap operasi tangkap tangan KPK.
Ketua BK DPD AM Fatwa mengatakan keputusan pencopotan Irman ini diputuskan dalam pleno, Senin (19/9), malam. Sebelum keputusan tersebut, pleno juga sudah mendengar ahli hukum tata negara Refly Harun.
“Ya, semalam sudah diputuskan. Kan kami sudah dengar keterangan dari saksi ahli hukum tata Negara Pak Refly dan Pak Zain Badjeber,” kata AM Fatwa saat dihubungi hariansuaracom, Selasa (20/9/2016).
Menurut dia, kesalahan Irman tergolong pelanggaran etika. Sebagai pimpinan tertinggi DPD yang terkena operasi tangkap tangan KPK dinilai tak layak menjabat.
“Itu sudah jelas karena tangkap tangan loh. Kami ingin lembaga DPD terus dijaga,” sebutnya.
Namun, ia menegaskan keputusan pleno ini hanya pencopotan posisi Irman sebagai Ketua DPD. Adapun posisi senator asal Sumatera Barat itu selaku anggota DPD belum dicopot.
“Kalau anggota belum. Ini keputusan untuk posisi Ketua DPD,” jelasnya.
Kemudian, kata Fatwa, keputusan terakhir akan ditentukan pada sidang paripurna luar biasa yang digelar hari ini.
“Paripurna masih berlangsung nih. Nanti saja lagi ya, saya jelaskan,” tuturnya. (*)
Lakukan login terlebih dahulu untuk menambah komentar dan voting
KOMENTAR TERBARU